Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua Komisi X DPR Tak Setuju Siswa SMA di NTT Masuk Sekolah Pukul 5 Pagi

Kompas.com - 02/03/2023, 22:05 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda mengaku tidak setuju dengan kebijakan yang mengharuskan siswa sekolah menengah atas (SMA) di Nusa Tenggara Timur (NTT) masuk pada pukul 05.00 Wita.

Huda menilai kebijakan jam masuk sekolah tersebut masih perlu dikaji lebih matang.

"Saya pada posisi tidak setuju. Saya merasa masih butuh kajian yang matang nenyangkut soal kebijakan ini. Jadi apa aspek pada pendidikannya, efek dari pemberlakuan ini, dan seterusnya," ujar Huda saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (2/3/2023).

Huda mengungkapkan, ketika memutuskan sebuah kebijakan di bidang pendidikan, maka kebijakan itu seharusnya sudah dipertimbangkan secara matang dan melihat banyak aspek.

Baca juga: Siswa SMA di NTT Masuk Sekolah Pukul 5 Pagi, Muhadjir: Jangan Diributkan Terlalu Serius

Menurut Huda, masih banyak cara yang bisa dilakukan untuk membuat siswa menjadi lebih disiplin.

"Misalnya, isunya kan soal ingin pendisiplinan, kan masih banyak hal selain harus merubah jam masuk sekolah kan. Pendisiplinannya masih banyak yang lain, yang saya kira bisa tanpa harus memajukan jam sekolah," kata Huda.

Namun, Huda mengatakan, kebijakan seperti itu ada di tangan masing-masing pemerintah provinsi. Apalagi, memang tidak ada kebijakan khusus perihal jam masuk sekolah.

"Enggak ada (kebijakan jam masuk sekolah), ya keumumannya saja. Menurut saya, banyak hal yang mesti dipersiapkan sebelumnya," ujarnya.

Baca juga: Soal Sekolah Pukul 05.00 di NTT, Pimpinan Komisi X Minta Pemprov Praktikkan Dulu

Sebelumnya, pada Kamis (23/2/2023), beredar potongan video viral pertemuan antara Gubernur NTT Viktor Laiskodat, guru, kepala sekolah SMA/SMK di Kupang mengenai kebijakan siswa masuk sekolah lebih awal.

Dalam video tersebut, Viktor Laiskodat mengatakan agar siswa SMA dan SMK di Kupang masuk sekolah pada 05.00 WITA. Hal ini dilakukan untuk menanamkan etos kerja dan membentuk pelajar NTT yang lebih unggul.

Sejumlah sekolah di NTT telah mulai melaksanakan kebijakan tersebut. Akan tetapi, kebijakan ini diprotes oleh banyak pihak.

Baca juga: Siswa SMA di NTT Masuk Sekolah Pukul 05.00 Pagi, KPAI: Bakal Dievaluasi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com