Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kepala BMKG: Bu Megawati Ingatkan Kami agar Belajar ke China soal Gempa

Kompas.com - 02/03/2023, 16:11 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati mengatakan, pihaknya mendapatkan saran dari Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Megawati Soekarnoputri untuk belajar soal penguatan, pengembangan studi kajian atau riset dan teknologi deteksi dini wilayah rawan gempa ke China. Saran tersebut pun sudah dilaksanakan oleh BMKG

"Bu Megawati Soekarnoputri berkali mengingatkan agar belajar ke China. Dan kami belajar ke sana soal peringatan gempa bumi," kata Dwikorita dalam acara 'Mitigasi Bencana Secara Cepat sebagai Upaya Antisipasi Dini Untuk Memahami Potensi Bahaya Gempa Bumi dan Resikonya' di Sekolah Partai PDI-P, Lenteng Agung, Jakarta, Kamis (2/3/2023).

"Kami fase eksperimen dengan China. Kami pasang alat di 250 titik dan sedang kami uji coba. Karena ada beberapa alat yang harus terus diujicobakan," lanjut dia.

Baca juga: Minta Penanganan Bencana Masuk Kurikulum, Mendagri: Jadi Tak Ada Istilah Ketawa jika Ada yang Berlindung di Kolong Meja

Dwikorita menuturkan, eksperimen itu diharapkan menghasilkan teknologi yang sudah siap dalam mitigasi bencana di Indonesia. Sehingga, lanjut Dwikorita, masyarakat akan mendapatkan informasi peringatan dini sesaat sebelum terjadinya bencana terjadi.

"Mudah-mudahan teknologi bisa disiapkan. Sehingga 10-15 detik sebelum gempa, bisa ada perintah dari SMS, sehingga ada waktu untuk warga lari keluar rumah," harap Dwikorita.

Sementara itu, Dwikorita menerangkan, BMKG juga membentuk Konsorsium Gempa Bumi dan Tsunami Indonesia yang berisi pakar dan ahli gempa di Indonesia. Mereka, lanjut Dwikorita, sedang melakukan pendalaman bentuk sistem pengolahan data gempa bumi yang lebih andal.

Selain itu, Dwikorita juga bercerita tentang penguatan sistem monitoring kegempaan secara keberlanjutan dan komprehensif. Saat ini, BMKG mendapatkan tambahan peralatan yang menunjang pemantauan kegempaan di Indonesia.

"Kami mendapat banyak tambahan peralatan yang berarti. Sebelumnya ada 170 seismograf. Sekarang kami menerima 414 seismograf sehingga sensor terpasang mengepung patahan menghadang jalur megathrust. Sehingga perhitungan magnitudo lebih cepat dan akurat," katanya.

Baca juga: Jokowi Minta Kementerian Antisipasi Bencana dan Cuaca Ekstrem di Akhir Tahun

Di sisi lain, BMKG juga tengah melakukan pemutakhiran atau pengembangan peta bahaya gempa bumi (Seismic Hazard Map). BMKG juga mengajak Badan Geologi dan berbagai lembaga lainnya untuk menyusun skala yang lebih detail dan rinci.

"Kami harap Bappeda siapkan peta bahaya gempa bumi di daerahnya masing-masing. Ini penting juga untuk tata ruang kota. Bappeda bisa kerja sama dengan BMKG, Badan Geologi dan Perguruan Tinggi di Daerah," tutur Dwikorita.

Sementara itu, Wakil Sekjen PDI-P Sadarestuwati menjelaskan bahwa partainya menaruh fokus pada potensi bencana alam dan gerakan mitigasi. Tujuannya agar bisa dilakukan pencegahan supaya tidak memakan korban yang besar akibat bencana alam.

Baca juga: Sigap Mengatasi Bencana

Dia menambahkan, PDI-P berupaya menjadi partai terdepan untuk turun langsung membantu masyarakat terkhusus bagi yang terdampak bencana.

Selain itu, partai banteng moncong putih ini juga berusaha memberikan edukasi mengenai antisipasi hingga mitigasi potensi bahaya bencana alam.

"Jangan heran kalau terjadi bencana, bantuan dari partai yang pertama datang itu dari PDI-P," kata Sadarestuwati dalam acara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com