Jokowi: Aparat Birokrasi Jangan Pamer Kekayaan di Medsos, Tidak Pantas

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengingatkan kepada semua abdi negara untuk tidak pamer kekuasaan dan kekayaan.

Terlebih lagi, jika pamer kekayaan tersebut dilakukan lewat media sosial.

Presiden menegaskan, hal itu tak pantas dilakukan aparat birokrasi

"Sekali lagi saya ingin tekankan supaya ditekankan kepada kita, kepada bawahan kita, jangan pamer kekuasaan, jangan pamer kekayaan," ujar Jokowi ketika memimpin Sidang Kabinet Paripurna yang membahas Program Pemerintah untuk 2024 di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (2/3/2023).

Baca juga: 8,5 Jam KPK Selisik Kejanggalan Harta Kekayaan Rafael Alun

"Apalagi sampai di pajang-pajang di Instagram, di media sosial itu sebuah kalau aparat birokrasi sangat sangat tidak pantas," ujar dia.

Tak hanya soal perilaku pegawai pajak dan bea cukai yang baru-baru ini disorot publik, Kepala Negara pun mengingatkan aparat hukum dan abdi negara lainnya.

"Hati-hati, tidak hanya urusan pajak dan bea cukai, ada kepolisian dan juga aparat hukum lainnya terhadap birokrasi yang lainnya. Dan kalau seperti itu ya, kalau menurut saya, pantas rakyat kecewa," kata Jokowi.

"Karena pelayanannya dianggap tidak baik kemudian aparatnya perilakunya jemawa dan pamer kuasa, kemudian pamer kekuatan pamer kekayaan hedonis," ujar dia.

Presiden juga menyinggung soal reformasi birokrasi yang tujuan utamanya agar masyarakat terlayani secara baik, efektif, dan akuntabel.

Baca juga: Jokowi Sentil Aparat Pamer Kekayaan: Pelayanan Dianggap Tidak Baik, kemudian Jumawa dan Pamer Kuasa

Dia lalu menceritakan reaksi publik atas peristiwa yang menyeret pegawai Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai baru-baru ini.

Menurut Jokowi, kekecewaan masyarakat terlihat dari komentar-komentar di media sosial.

"Dari komentar-komentar yang saya baca, baik di lapangan maupun di kementerian, di media sosial karena peristiwa di pajak dan di bea cukai, saya tahu betul, mengikuti kekecewaan masyarakat terhadap aparat kita aparat pemerintah," ujar Jokowi.

Oleh karena itu, Jokowi meminta kepada semua menteri dan kepala lembaga untuk mendisiplinkan jajarannya.

Baca juga: Kepala Bea Cukai Yogyakarta Pamer Gaya Hidup Mewah, Berapa Gaji dan Tunjangan PNS Bea Cukai?

Menurut Jokowi, jajaran kementerian dan lembaga harus diingatkan lagi soal hal-hal yang boleh dan tak boleh dilakukan.

"Kemudian di Polri maupun di Kejaksaan Agung dan aparat hukum lainnya benahi dulu di dalam, kemudian selesaikan dan bersihkan kementerian atau lembaga lainnya," ujar Jokowi.

Baru-baru ini, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan sedang menjadi sorotan masyarakat karena peristiwa yang menyeret salah satu pejabatnya, Rafael Alun Trisambodo.

Rafael menjadi perhatian lantaran memiliki harta kekayaan dalam jumlah besar melebihi para atasannya di Kementerian Keuangan.

Baca juga: KPK soal Pelat Harley Davidson Rafael Alun Trisambodo B 6000 LAM: Fix Bodong

Selain itu, keluarga Rafael kerap memamerkan harta di media sosial.

Situasi tersebut lantas memicu narasi ketidakpercayaan publik atas disiplin membayar pajak bagi negara.

Selain itu, publik menyoroti Kepala Kantor Bea dan Cukai Yogyakarta yang kerap memamerkan harta kekayaan di akun Instagram pribadinya.