Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Klarifikasi Megawati soal Pidato "Ibu-ibu Pengajian": Bukannya Tidak Boleh Mengaji, Silakan...

Kompas.com - 01/03/2023, 15:55 WIB
Fika Nurul Ulya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Kelima RI Megawati Soekarnoputri memberikan klarifikasi soal pernyataannya terkait ibu-ibu pengajian yang menjadi kontroversial beberapa waktu lalu.

Klarifikasi ini disampaikan Megawati dalam sambutan usai diberikan penghargaan oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai tokoh pendorong kemajuan HAKI di kantor Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Jakarta Pusat, Rabu (1/3/2023).

Awalnya, Megawati menyanjung Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati sebagai seorang perempuan hebat. Diketahui, Sri Mulyani turut hadir dalam acara tersebut.

"Yang saya sayangi dan hormati. Kenapa saya sayangi? Menteri Keuangan kan perempuan, ya. Saya sedang perjuangkan supaya kaum perempuan itu seperti saya," kata Megawati di kantor BRIN, Rabu.

Baca juga: Megawati: Saya Dukung Ibu Menteri Atas Kejadian Sangat Memalukan di Bidang Pajak

Kemudian, ia menyinggung soal pernyataannya beberapa waktu lalu dalam acara "Kick Off Seminar Nasional Badan Pengarah Ideologi Pancasila (BPIP)" beberapa waktu lalu.

Saat itu, Megawati berbicara soal ibu-ibu pengajian. Ia pun bertanya-tanya ketika di-bully oleh banyak orang akibat pernyataannya tersebut.

"Tapi, saya waktu di kick off Pancasila, loh kok terus saya di-bully. Padahal, saya sudah bilang saya jangan di-bully ya," ujar Megawati.

Perempuan yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) ini lantas mengklarifikasi bahwa pernyataannya bukan untuk melarang ibu-ibu mengikuti pengajian.

Namun, ia meminta ibu-ibu agar lebih perhatian kepada tumbuh kembang anak-anaknya.

Baca juga: Hasto Jelaskan Alasan Megawati Kerap Ingatkan Para Ibu Harus Perhatikan Anaknya

 

Tujuannya agar sang anak terhindar dari beragam masalah kesehatan, termasuk stunting.

"Saya bukannya tidak boleh mengaji. Pengajian, silakan. Tapi, yang saya maksud adalah karena waktunya diberi singkat, padahal itu sudah 2 jam, 'itu Ibu-ibu sekalian tolong lah hitung waktu untuk rumah tangga', nanti ini di-bully lagi," kata Megawati.

Ia berasalan, pembahasan stunting itu bukan tanpa alasan. Sebab, penanganan stunting merupakan program prioritas pemerintah di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pemerintah menargetkan prevalensi stunting turun menjadi 14 persen pada tahun 2024.

Menurut hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting di Indonesia pada 2021 adalah sebesar 24,4 persen. Tetapi, pada tahun 2022, terjadi penurunan prevalensi stunting menjadi 21,6 persen.

"Kenapa (saya bahas ibu-ibu hitung waktu untuk rumah tangga)? Saya sebetulnya waktu itu berbicara program presiden, yaitu stunting," ujar Megawati menjelaskan.

Baca juga: Bamusi PDI-P Duga Ada Pihak yang Penggal Video Megawati soal Ibu-ibu Pengajian

Halaman:


Terkini Lainnya

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com