Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Turkiye Harap Bantuan Vaksin-Serum Tetanus dan Rabies dari Indonesia

Kompas.com - 23/02/2023, 16:39 WIB
Ardito Ramadhan,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengungkapkan bahwa pemerintah Turkiye mengharapkan bantuan vaksin serta serum tetanus dan rabies dari Indonesia.

Hal ini disampaikan Muhadjir setelah mengunjungi pusat operasi tim Inonesia Search and Rescue (INASAR) di Kota Antakya, Turkiye, Rabu (22/2/2023).

"Pemerintah Turki masih berharap ada bantuan terutama untuk vaksin dan serum tetanus dan rabies, dan tadi saya janji akan segera saya sampaikan kepada Bapak Presiden untuk selanjutnya keputusan tentu saja nanti di tangan Bapak Presiden," kata Muhadjir, dikutip dari siaran pers.

Baca juga: Operasi Kemanusiaan di Turkiye Jadi yang Terbesar yang Dilakukan Indonesia di Luar Negeri

Muhadjir menyebutkan, pemerintah Turkiye juga meminta bantuan terkait pembangunan rumah warga yang terdampak gempa pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.

Ia mengatakan, pemerintah akan mengundang pihak swasta agar bisa berpartisipasi, tetapi ia akan berkonsultasi lebih dahulu dengan Presiden Joko Widodo.

"Tadi juga meminta nanti pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi terutama housing, permintaan untuk bantuan perumahan dan kita akan coba nanti kita undang seluruh pihak swasta di samping pemerintah untuk bergabung bersama-sama," kata dia.

Baca juga: Tim INASAR Akhiri Tugas Kemanusiaan di Wilayah Antakya Turkiye

Dalam kunjungan ke pusat operasi INASAR, Muhadjir menyampaikan apresiasi kepada para personel yang sudah bertugas sejak 12 Februari 2023.

Ia mengatakan, operasi SAR dan kemanusiaan di Turkiye dan Suriah ini adalah operasi terbesar yang pernah dilakukan oleh pemerintah Indonesia di luar negeri.

"Saya sangat terkesan dengan apa yang dilakukan di sini dan telah melakukan kerja-kerja nyata termasuk menemukan korban hidup maupun korban yang sudah meninggal dan ini tugas-tugasnya akan segera berakhir karena akan segera diganti dengan tugas menuju ke arah rehabilitasi dan rekonstruksi," kata Muhadjir.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang 'Sapi Perah'

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang "Sapi Perah"

Nasional
Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Nasional
Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis 'Maksiat': Makan, Istirahat, Shalat

Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis "Maksiat": Makan, Istirahat, Shalat

Nasional
Ditanya Kans Anies-Ahok Duet pada Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Ditanya Kans Anies-Ahok Duet pada Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com