Salin Artikel

Pemerintah Turkiye Harap Bantuan Vaksin-Serum Tetanus dan Rabies dari Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengungkapkan bahwa pemerintah Turkiye mengharapkan bantuan vaksin serta serum tetanus dan rabies dari Indonesia.

Hal ini disampaikan Muhadjir setelah mengunjungi pusat operasi tim Inonesia Search and Rescue (INASAR) di Kota Antakya, Turkiye, Rabu (22/2/2023).

"Pemerintah Turki masih berharap ada bantuan terutama untuk vaksin dan serum tetanus dan rabies, dan tadi saya janji akan segera saya sampaikan kepada Bapak Presiden untuk selanjutnya keputusan tentu saja nanti di tangan Bapak Presiden," kata Muhadjir, dikutip dari siaran pers.

Muhadjir menyebutkan, pemerintah Turkiye juga meminta bantuan terkait pembangunan rumah warga yang terdampak gempa pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.

Ia mengatakan, pemerintah akan mengundang pihak swasta agar bisa berpartisipasi, tetapi ia akan berkonsultasi lebih dahulu dengan Presiden Joko Widodo.

"Tadi juga meminta nanti pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi terutama housing, permintaan untuk bantuan perumahan dan kita akan coba nanti kita undang seluruh pihak swasta di samping pemerintah untuk bergabung bersama-sama," kata dia.

Dalam kunjungan ke pusat operasi INASAR, Muhadjir menyampaikan apresiasi kepada para personel yang sudah bertugas sejak 12 Februari 2023.

Ia mengatakan, operasi SAR dan kemanusiaan di Turkiye dan Suriah ini adalah operasi terbesar yang pernah dilakukan oleh pemerintah Indonesia di luar negeri.

"Saya sangat terkesan dengan apa yang dilakukan di sini dan telah melakukan kerja-kerja nyata termasuk menemukan korban hidup maupun korban yang sudah meninggal dan ini tugas-tugasnya akan segera berakhir karena akan segera diganti dengan tugas menuju ke arah rehabilitasi dan rekonstruksi," kata Muhadjir.

https://nasional.kompas.com/read/2023/02/23/16392931/pemerintah-turkiye-harap-bantuan-vaksin-serum-tetanus-dan-rabies-dari

Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke