Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fraksi PDI-P Akan Laporkan Peristiwa Perobohan Rumah Singgah Bung Karno di Padang ke Sekjen dan Megawati

Kompas.com - 22/02/2023, 18:54 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi PDI-P DPR Utut Adianto mengatakan, bakal melaporkan adanya peruntuhan rumah singgah Presiden Pertama RI Soekarno atau Bung Karno di Padang, Sumatera Barat ke petinggi PDI-P.

Utut menyayangkan adanya tindakan tersebut karena, menurutnya, rumah singgah itu merupakan cagar budaya yang perlu dilindungi.

"Kami ya pasti menyayangkan. Pertama, itu rumah singgah Bung Karno. Bung Karno di PDI Perjuangan bukan sekadar proklamator, beliau seorang tokoh besar, proklamator. Kita menyebutnya Bapak Bangsa. Dan kita kita ini adalah murid ideologisnya," kata Utut saat dihubungi Kompas.com, Rabu (22/2/2023).

Utut sendiri sudah melihat langsung kondisi rumah singgah Bung Karno yang kini telah rata dengan tanah.

Baca juga: Rumah Singgah Bung Karno di Padang Dirobohkan, Sejarawan: Pelanggaran

Hal itu, kata Utut, merupakan fakta yang sangat disayangkan.

"Nah, saya akan ketemu dengan Sekjen (Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto) besok. Jadi akan kami laporkan. Tentu, nanti Ibu Mega (Ketum PDI-P Megawati Soekarnoputri) juga pasti kami laporkan secara tertulis," jelasnya.

Kesimpulan sementara, Utut menyatakan bahwa Pemkot Padang yang semestinya melindungi cagar budaya tak memberikan insentif untuk pelestarian.

"(Maka) ketika itu mau dirontokan, mereka pun memperbolehkan, nah ini yang nanti coba kita cari jalan keluar," imbuh dia.

Wakil Ketua Komisi I DPR ini menambahkan, Fraksi PDI-P DPR juga sudah berbagi tugas dengan DPRD Kota Padang untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Baca juga: Tak Ingin Kejadian Rumah Singgah Bung Karno Terulang, Pemkot Padang Inventaris Semua Cagar Budaya

Di sisi lain, Utut mengaku sudah berkomunikasi dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud-Ristek) Nadiem Makarim terkait kejadian itu.

"Tinggal komunikasi dengan Menteri Pariwisata Mas Sandiaga Uno. Itu yang bisa saya sampaikan begitu. Karena kan saya harus lapor dulu ke partai, opsinya a, b saya sampaikan ke pimpinan partai, baru nanti saya bisa cerita," ungkap Utut.

Ditanya lebih jauh tentang apa opsi A dan B yang ditawarkan, Utut enggan menjelaskan. Sebab, menurutnya, hal ini bertalian dengan fatsun atau etika politik yang mesti dijaganya.

Terakhir, Utut mengingatkan bahwa Bung Karno beserta segala peninggalannya mesti diwarisi oleh anak-anak bangsa.

Hal ini, lanjut dia, dapat dilakukan oleh pemerintah melalui pelestarian cagar budaya. Ia tak ingin kejadian peruntuhan cagar budaya terjadi kembali di daerah lainnya.

Baca juga: Politisi PDI-P: Penghancuran Rumah Singgah Bung Karno di Padang Pengingkaran Warisan Budaya

"Nah sekarang pertanyaannya, di Jakarta juga banyak, situs cagar budaya. Tapi negara juga enggak berpihak, misalnya memberi insentif sehingga bisa dirawat," ucap Utut.

"Nah, contoh seperti ini kan ada di mana-mana, hingga kemarin sudah fatal, sudah dirobohin dan sudah jadi rata dengan tanah," sesalnya.

Diberitakan sebelumnya, bangunan cagar budaya di Jalan A Yani no 12 Padang, Sumatera Barat, yang merupakan tempat singgah Presiden Soerkarno pada masa penjajahan Belanda dirubuhkan pemiliknya.

Rencananya bangunan tersebut akan dibangun untuk dijadikan restoran.

“Bangunan tersebut sudah dirubuhkan sekitar tiga minggu yang lalu,” ujar pemilik rumah, Suwinto kepada sejumlah media, Selasa(21/2/2023).

Lebih jauh dikatakan, bangunan tersebut akan dijadikan restoran.

Baca juga: Pemkot Padang Bakal Bangun Replika Rumah Singgah Bung Karno yang Dirobohkan

"Rencanya akan dijadikan restoran. Sehingga bisa menghasilkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan penghasilan untuk saya pribadi,” tutur dia.

Suwinto mengaku tidak mengetahui rumah yang dibelinya pada 2017 tersebut merupakan bangunan cagar budaya.

“Saya tidak mengetahui kalau bangunan ini cagar budaya. Bangunan tersebut saya beli dari Andreas Syofiandi. Sebelumnya ini katanya milik pak Fauzi Bahar. Saya tidak tahu juga persisnya. Saya tidak juga mengetahui pewarisan persisnya bangunan ini,” ungkap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com