Surya Paloh Prediksi Sistem Proporsional Tertutup Bakal Ganggu Stabilitas Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menilai sistem pemilu proporsional tertutup dapat menimbulkan gangguan stabilitas pada pemerintahan Presiden Joko Widodo, dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

Menurut dia, selama ini soliditas pemerintah dapat terjaga, salah satunya karena pemilu telah berjalan dengan sistem proporsional terbuka.

“Kami bisa menyatakan prediksi kami, mudah-mudahan kami salah, mudah-mudahan Demokrat, dan Nasdem salah, (ada) ancaman instabilitas. Jangan sampai terjadi,” ujar Surya di kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta, Rabu (22/2/2023).

Namun, ia mengaku puas dengan sikap pemerintah yang mendukung pemilu tetap berlangsung secara terbuka.

Baca juga: Golkar Bilang Tak Ada Manuver Ubah Haluan Dukung Pemilu Proporsional Tertutup

Dalam pandangan Surya, pemerintah menunjukkan komitmennya bersama delapan partai politik (parpol) yang menolak sistem pemilu proporsional tertutup.

“Sikap pemerintah tegas, bersama dengan DPR, bersama dengan 8 fraksi yang ada di DPR menyatakan kesepakatan untuk lebih memberikan ruang, mendukung sikap mempertahankan sistem proporsional terbuka,” papar dia.

Ia optimis gelaran pemilu serentak 2024 akan berjalan dengan damai, dan tidak menimbulkan keterbelahan di antara masyarakat.

“Pilihan boleh berbeda, tapi cinta, sayang, komit pada persatuan tetaplah di atas semuanya,” imbuh dia.

Baca juga: Sekjen PDI-P Sebut Proporsional Tertutup Banyak Korupsi, Netgrit: Kembali Lagi ke Parpolnya...

Diketahui, Surya mengadakan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Pertemuan berlangsung selama 2 jam di kantor DPP Partai Demokrat. Selain membahas bakal Koalisi Perubahan, keduanya mengaku membicarakan soal sistem pemilu proporsional terbuka atau tertutup.

Pasalnya, saat ini sidang gugatan uji materi atau judicial review sistem pemilu proporsional terbuka tengah berjalan di Mahkamah Konstitusi (MK).

Dari 9 parpol di DPR RI, hanya PDI-P yang mendukung sistem pemilu kembali berlangsung secara tertutup.