Kajian Lemhannas: Aksi Kekerasan di Papua Cenderung Meningkat di Era Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Andi Widjajanto menyebutkan bahwa aksi kekerasan di Papua cenderung meningkat di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal itu disampaikan Andi saat memaparkan hasil kajian Lemhannas dalam forum komunikasi bersama media di Kantor Lemhannas, Jakarta, Rabu (22/2/2023).

“Kalau dari sisi data kuantitatif, aksi kekerasan Papua itu masih cenderung meningkat. Di masa Pak Jokowi malah cenderung meningkat. Itu temuan pertama,” ujar Andi.

Kemudian, temuan kedua, aksi kekerasan di Papua tidak berpola, kecuali soal lokasi.

Baca juga: Kontras Desak TNI-Polri dan OPM Hentikan Konflik Senjata di Papua

“Kalau lokasi kita bisa tahu, modusnya, terbanyaknya ada di mana, di kabupaten mana, wilayah mana, ada polanya. Tapi, selain lokasi, tidak ada polanya,” kata Andi.

“Dilakukan bulan apa, dilakukan dengan sebab apa, oleh kelompok apa, menyerang apa, tidak ada polanya, dan itu mengkhawatirkan karena tidak polanya,” ujarnya melanjutkan.

Temuan Lemhannas selanjutnya, aksi kekerasan di Papua tidak ada korelasinya dengan indikator ekonomi dan sosial.

“Dana otsus dengan aksi kekerasan, data menunjukkan tidak ada korelasi. Tingkat kemiskinan, tidak ada korelasi. Pengangguran terbuka, tidak ada korelasi,” kata Andi.

Baca juga: Kontras Sebut Perjanjian Jeda Kemanusiaan Komnas HAM Gagal Berikan Solusi untuk Konflik Papua

Oleh karena itu, Lemhannas belum mempunyai treatment atau solusi untuk mengatasi aksi kekerasan di Papua.

“Dalam artian, kita belum punya treatment tentang Papua. Harus dicari treatment-nya apa untuk Papua tersebut,” kata Andi.

“Berbeda dengan teror, kalau teror trennya turun. Bisa kita lihat tiga babak teror itu, Al-qaeda, JI (Jamaah Islamiyah), ISIS (Islamic State of Iraq and Syria), JAT (Jamaah Ansharut Tauhid). Lalu, bergerak ke Filipina Selatan, mujahidin Indonesia timur, Indonesia barat, tiga babak. Babak satu, babak dua, babak tiga, terlihat penurunan kasus terornya,” ujarnya lagi.

Baca juga: Kontras Sebut 60.642 Warga Sipil Mengungsi dan 732 Tewas akibat Konflik Bersenjata di Papua