Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Eks Politikus PDI-P Laksamana Sukardi Resmi Gabung PKN

Kompas.com - 21/02/2023, 17:46 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) era Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid dan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri, Laksamana Sukardi resmi bergabung sebagai kader Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) pada Selasa (21/2/2023).

Adapun Laksamana bakal diberi posisi khusus bersama pendiri PKN, Anas Urbaningrum. Laksamana merupakan mantan politisi PDI-P.

"Beliau posisinya sama dengan Mas Anas nanti. Posisi di bagian penentu arah partai," kata Ketua Umum PKN Gede Pasek Suardika di Kantor Pimnas PKN, Jakarta, Selasa.

Baca juga: Cerita PKN Dituding PKI Saat Proses Verifikasi Pemilu 2024

Adapun momentum resminya Laksamana bergabung PKN ditandai dengan pemberian jaket serta Kartu Tanda Anggota (KTA) sebagai anggota partai.

Pasek mengungkapkan, jabatan struktur penentu arah PKN merupakan majelis yang akan diumumkan pada April mendatang.

Selain Laksamana dan Anas, beberapa tokoh nasional juga akan menempati posisi struktural PKN tersebut.

Namun, Pasek enggan mengungkapkan siapa saja tokoh yang dimaksud itu.

"Nanti kami sampaikan," tambahnya.

Baca juga: Besok, DKPP Sidangkan 9 Anggota KPUD soal Dugaan Rekayasa Status Verifikasi Partai Buruh, Gelora, PKN, dan Garuda

Pasek juga menjelaskan alasan partainya merekrut Laksamana Sukardi menjadi kader.

Pertama, Laksamana dinilai figur nasionalis yang seirama dengan visi PKN.

Laksamana juga dinilai sebagai figur nasionalis yang berani meninggalkan kenyamanan untuk berjuang.

"Ketika jabatan sedang tinggi, dia tinggalkan untuk berjuang secara politik. Jadi, apa yang dia perjuangkan adalah yang dalam posisi lemah. Kami merasakan, kami tidak dalam posisi kuat, dalam posisi lemah, kami perlu energi," jelasnya.

Sementara itu, Laksamana meyakini bahwa PKN akan menjadi partai besar ke depannya.

Baca juga: Sidang DKPP, PKN di Sangihe Awalnya Gagal Verifikasi Lalu Lolos Setelah Ada Atensi KPU Pusat

Hal tersebut menjadi salah satu alasan mengapa dirinya bergabung ke PKN.

"Kalau pilihan saya PKN ini sudah pasti. Karena saya sudah menganalisa saya tidak melihat ini kecil, ini berpotensi besar," ujar Laksamana.

"Nanti kita lihat gebrakan-gebrakan dari PKN, berkomunikasi dengan para calon pemilih. Ini memang walaupun saya sudah senior, tapi saya tidak bisa menutup mata dengan keadaan dan tidak peduli lagi dengan politik," tambah dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Pelaku Judi 'Online' Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Pelaku Judi "Online" Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Nasional
Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Nasional
Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya 'Gimmick' PSI, Risikonya Besar

Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya "Gimmick" PSI, Risikonya Besar

Nasional
Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Nasional
Hindari Sanksi Berat dari Pemerintah Arab Saudi, Komisi VIII Minta Jemaah Haji Nonvisa Haji Segera Pulang

Hindari Sanksi Berat dari Pemerintah Arab Saudi, Komisi VIII Minta Jemaah Haji Nonvisa Haji Segera Pulang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com