Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cerita PKN Dituding PKI Saat Proses Verifikasi Pemilu 2024

Kompas.com - 28/01/2023, 17:19 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Gede Pasek Suardika menceritakan pengalamannya saat mendaftarkan partainya saat Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Pasek menyampaikan, saat melakukan pendaftaran verifikasi partai, PKN sudah memiliki perwakilan di 501 kabupaten/kota.

Namun dalam prosesnya, ada sekitar 50 wilayah yang tidak lolos dalam Sipol Pemilu 2024.

Baca juga: Ketum PKN: Partai Baru Dipersulit dengan Kastanisasi dalam Pemilu

“Jadi syarat untuk lolos tuh masih di bawah 400, kita 451 lolosnya. Jadi makanya kami berpikir kami diam saja, karena kan semua sudah terukur. Kita kerja terukur. Kalau dibilang ini partai diam-diam saja, ya memang strategi kami begitu,” ucap Gede dalam acara Gaspol di YouTube Kompas.com, Kamis (28/1/2023).

Menurutnya, saat itu, PKN hanya hanya fokus terhadap hal-hal administrasi, seperti surat domisili, rekening, dan kartu tanda anggota (KTA).

Selama masa-masa itu, PKN meyakini bahwa secara verififkasi administrasi masih bisa lolos meski sempat ada beberapa daerah yang gugur dalam Sipol.

Baca juga: PBB: Kami 3 Kali Gagal Verifikasi, Partai Buruh dan PKN Sekali Langsung Jos

Tak disangka-sangka, kata Pasek, lima hari sebelum pengumuman tahapan verifikasi partai pemilu, muncul isu liar yang menyebut PKN sebagai PKI.

“Di hari yang sama pun, tiba-tiba di grup WhatsApp di seluruh Indonesia muncul kami dituduh PKI. Jadi hampir semua pengurus kita di Indonesia itu mendapat informasi itu,” ucapnya.

Menurut Pasek, isu liar itu tidak mungkin dikerjakan satu dua orang.

Ia berpandangan, hal itu dikerjakan oleh orang yang dalam koordinasi kekuasaan serta memiliki jaringan luas di Indonesia.

Baca juga: Ketum PKN: Parpol Kami Cuma Ramaikan Pemilu 2024, Jangan Ganggu Lagi

“Jadi ini semua melakukan penetrasi supaya jangan sampai kami ditetapkan. Ya kami tetap memilih diam. Karena kami percaya akan sebuah proses yang akuntabel berjalan,” ujar Pasek.

Pasek lantas heran kenapa ada pihak yang takut dengan PKN. Padahal, PKN adalah partai baru yang tidak berkuasa dan minoritas.

Meski begitu, ia memahami bahwa itu adalah bagian dari permainan politik.

“Jadi saya kira yang ketakutan kemudian menggalang berbagai cara kekuatan semua, walaupun dia di belakang tangan naboknya, kami paham lah. Karena permainan-permainan ini kan bukan permainan baru,” kata Gede.

Baca juga: PKN Dapat Nomor Urut 9 di Pemilu 2024

“Jadi bagi kami biarkan aja lah, ini sudah berlalu, lewat, mekanisme sudah diatur undangundang,” imbuhnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Unsur Pemerintah Dominasi Pansel Capim KPK, ICW: Timbul Dugaan Cawe-Cawe

Unsur Pemerintah Dominasi Pansel Capim KPK, ICW: Timbul Dugaan Cawe-Cawe

Nasional
Jokowi Beri Sinyal Lanjutkan Bantuan Pangan, Diumumkan Bulan Juni

Jokowi Beri Sinyal Lanjutkan Bantuan Pangan, Diumumkan Bulan Juni

Nasional
Hati-hati, 'Drone' Bisa Dipakai untuk Intai Polisi hingga Jatuhkan Peledak

Hati-hati, "Drone" Bisa Dipakai untuk Intai Polisi hingga Jatuhkan Peledak

Nasional
KPK Harap Pansel Capim Aktif Serap Masukan Masyarakat

KPK Harap Pansel Capim Aktif Serap Masukan Masyarakat

Nasional
KY Diminta Turun Tangan Usai MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah

KY Diminta Turun Tangan Usai MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
2 Koordinator Jemaah Pemegang Visa Non-haji Ditahan, Terancam Denda 50.000 Riyal

2 Koordinator Jemaah Pemegang Visa Non-haji Ditahan, Terancam Denda 50.000 Riyal

Nasional
Alex Marwata Sayangkan Tak Ada Mantan Pimpinan KPK Jadi Anggota Pansel

Alex Marwata Sayangkan Tak Ada Mantan Pimpinan KPK Jadi Anggota Pansel

Nasional
Jokowi Tanggapi Putusan MA yang Buka Jalan Kaesang Maju Pilkada

Jokowi Tanggapi Putusan MA yang Buka Jalan Kaesang Maju Pilkada

Nasional
Jelang Idul Adha, Satgas Polri Pastikan Stok Beras di Sumatera Selatan Aman

Jelang Idul Adha, Satgas Polri Pastikan Stok Beras di Sumatera Selatan Aman

Nasional
Gerindra Sebut Poster Budi Djiwandono-Kaesang Bentuk Aspirasi Rakyat

Gerindra Sebut Poster Budi Djiwandono-Kaesang Bentuk Aspirasi Rakyat

Nasional
Putusan MA Dicurigai Muluskan Jalan Kaesang, PDI-P: Jangan Mengada-ada

Putusan MA Dicurigai Muluskan Jalan Kaesang, PDI-P: Jangan Mengada-ada

Nasional
Dua DPO Kasus “Vina Cirebon” Dihapus, Polri: Buktinya Belum Cukup, Saksi Fiktif

Dua DPO Kasus “Vina Cirebon” Dihapus, Polri: Buktinya Belum Cukup, Saksi Fiktif

Nasional
Politikus PDI-P Sebut Wacana Duet Anies-Ahok Telah Gembos

Politikus PDI-P Sebut Wacana Duet Anies-Ahok Telah Gembos

Nasional
Hari Ke-19 Keberangkatan Haji, 131.513 Jemaah Tiba di Arab Saudi, 24 Wafat

Hari Ke-19 Keberangkatan Haji, 131.513 Jemaah Tiba di Arab Saudi, 24 Wafat

Nasional
Singgung Putusan MK, Pengamat Nilai Putusan MA Ubah Aturan Batas Usia Calon Kepala Daerah Bernuansa Politik

Singgung Putusan MK, Pengamat Nilai Putusan MA Ubah Aturan Batas Usia Calon Kepala Daerah Bernuansa Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com