Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 28/01/2023, 17:19 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Gede Pasek Suardika menceritakan pengalamannya saat mendaftarkan partainya saat Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Pasek menyampaikan, saat melakukan pendaftaran verifikasi partai, PKN sudah memiliki perwakilan di 501 kabupaten/kota.

Namun dalam prosesnya, ada sekitar 50 wilayah yang tidak lolos dalam Sipol Pemilu 2024.

Baca juga: Ketum PKN: Partai Baru Dipersulit dengan Kastanisasi dalam Pemilu

“Jadi syarat untuk lolos tuh masih di bawah 400, kita 451 lolosnya. Jadi makanya kami berpikir kami diam saja, karena kan semua sudah terukur. Kita kerja terukur. Kalau dibilang ini partai diam-diam saja, ya memang strategi kami begitu,” ucap Gede dalam acara Gaspol di YouTube Kompas.com, Kamis (28/1/2023).

Menurutnya, saat itu, PKN hanya hanya fokus terhadap hal-hal administrasi, seperti surat domisili, rekening, dan kartu tanda anggota (KTA).

Selama masa-masa itu, PKN meyakini bahwa secara verififkasi administrasi masih bisa lolos meski sempat ada beberapa daerah yang gugur dalam Sipol.

Baca juga: PBB: Kami 3 Kali Gagal Verifikasi, Partai Buruh dan PKN Sekali Langsung Jos

Tak disangka-sangka, kata Pasek, lima hari sebelum pengumuman tahapan verifikasi partai pemilu, muncul isu liar yang menyebut PKN sebagai PKI.

“Di hari yang sama pun, tiba-tiba di grup WhatsApp di seluruh Indonesia muncul kami dituduh PKI. Jadi hampir semua pengurus kita di Indonesia itu mendapat informasi itu,” ucapnya.

Menurut Pasek, isu liar itu tidak mungkin dikerjakan satu dua orang.

Ia berpandangan, hal itu dikerjakan oleh orang yang dalam koordinasi kekuasaan serta memiliki jaringan luas di Indonesia.

Baca juga: Ketum PKN: Parpol Kami Cuma Ramaikan Pemilu 2024, Jangan Ganggu Lagi

“Jadi ini semua melakukan penetrasi supaya jangan sampai kami ditetapkan. Ya kami tetap memilih diam. Karena kami percaya akan sebuah proses yang akuntabel berjalan,” ujar Pasek.

Pasek lantas heran kenapa ada pihak yang takut dengan PKN. Padahal, PKN adalah partai baru yang tidak berkuasa dan minoritas.

Meski begitu, ia memahami bahwa itu adalah bagian dari permainan politik.

“Jadi saya kira yang ketakutan kemudian menggalang berbagai cara kekuatan semua, walaupun dia di belakang tangan naboknya, kami paham lah. Karena permainan-permainan ini kan bukan permainan baru,” kata Gede.

Baca juga: PKN Dapat Nomor Urut 9 di Pemilu 2024

“Jadi bagi kami biarkan aja lah, ini sudah berlalu, lewat, mekanisme sudah diatur undangundang,” imbuhnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Ibu-Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Ibu-Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari 'Dapil Neraka' Jakarta II

Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari "Dapil Neraka" Jakarta II

Nasional
Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Nasional
Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Nasional
Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

Nasional
Mendagri Minta Pemda Salurkan THR dan Gaji Ke-13 Tepat Waktu

Mendagri Minta Pemda Salurkan THR dan Gaji Ke-13 Tepat Waktu

Nasional
Tanggal 21 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com