Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 21/02/2023, 07:39 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil jajak pendapat yang diselenggarakan oleh Litbang Kompas pada Januari menunjukkan, elektabilitas Partai Nasdem meningkat dari 4,3 persen menjadi 7,3 persen.

Menurut tim Litbang Kompas, kenaikan tingkat keterpilihan Partai Nasdem merupakan efek ekor jas yang didapat setelah deklarasi mendukung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden.

"Nasdem mendapat efek ekor jas Anies sehingga mengalami lompatan elektabilitas menjadi 7,3 persen dari 4,3 persen pada survei periodik Kompas Oktober 2022," tulis tim Litbang Kompas, dikutip dari Kompas.id, Selasa (21/2/2023).

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Partai Nonparlemen Perindo Raih 4,1 Persen

Litbang Kompas menyebutkan, pertambahan elektabilitas sebesar 3 persen yang diperoleh Nasdem belum pernah terjadi sejak survei dilakukan.

Elektabilitas partai politik (parpol) yang dipimpin Surya Paloh itu sebelumnya berfluktuasi landai di kisaran 2-4 persen.

Lebih lanjut, Litbang Kompas menuliskan, langkah Nasdem dalam pencalonan Anies sebagai bakal calon presiden, telah cukup berhasil mengonsolidasikan simpatisan Anies yang tersebar di sejumlah parpol

"Pada Oktober 2022, proporsi responden pemilih Anies di Nasdem hanya 4,6 persen kini melonjak jadi 22,6 persen," tulis Litbang Kompas.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Elektabilitas PAN dan PPP di Bawah Parliamentary Threshold

Keberhasilan Nasdem itu lantas mengakibatkan menurunnya elektabilitas parpol lain yang menjadi basis pemilih Anies, termasuk Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang juga telah menyatakan dukungan kepada Anies.

Dalam survei ini, elektabilitas Partai Demokrat tercatat turun 5,3 poin dari 14 persen pada Oktober 2022 menjadi 8,7 persen.

Proporsi responden pemilih Anies di Demokrat juga turun dari 18,9 persen pada Oktober 2022 menjadi 11,3 persen pada Januari 2023.

"Artinya, ada selisih 7,6 persen pemilih Demokrat yang juga memilih Anies Baswedan kini hengkang dari memilih Demokrat," tulis Litbang Kompas.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Popularitas Golkar Tertinggi, Diikuti PDI-P, dan Demokrat

Situasi serupa dialami PKS yang elektabilitasnya turun dari 6,3 persen menjadi 4,8 persen. Proporsi responden PKS pemilih Anies juga turun dari 19,9 persen menjadi 17,6 persen.

Berikut urutan 10 besar tingkat elektablitas partai politik berdasarkan jajak pendapat Litbang Kompas Januari 2023:

1. PDI-P: 22,9 persen
2. Partai Gerindra: 14,3 persen
3. Partai Golkar: 9 persen
4. Partai Demokrat: 8,7 persen
5. Partai Nasdem: 7,3 persen
6. PKB: 6,1 persen
7. PKS: 4,8 persen
8. Perindo: 4,1 persen
9. PPP: 2,3 persen
10. PAN: 1,6 persen

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Elektabilitas PDI-P 22,9 Persen, Gerindra 14,3 Persen dan Golkar 9 Persen

Jajak pendapat ini berlangsung pada 25 Januari-4 Februari 2023, diikuti oleh 1.202 responden yang diambil dari 38 provinsi di Indonesia.

Survei berlangsung melalui wawancara tatap muka, sedangkan sampel dipilih secara acak menggunakan sistematis bertingkat.

Menggunakan metode itu memiliki kepercayaan publik 95 persen, dengan margin of error lebih kurang 2,83 persen.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bantah Terlibat Kasus Dugaan Suap MA, Windy Idol: Jangan Dzalim Sama Saya

Bantah Terlibat Kasus Dugaan Suap MA, Windy Idol: Jangan Dzalim Sama Saya

Nasional
Survei LSI Denny JA: Elektabilitas Prabowo Kuasai 3 Provinsi, Ganjar 2 Provinsi

Survei LSI Denny JA: Elektabilitas Prabowo Kuasai 3 Provinsi, Ganjar 2 Provinsi

Nasional
Soal Keppres Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK, KSP: Kita Tunggu

Soal Keppres Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK, KSP: Kita Tunggu

Nasional
Enggan Tanggapi Denny Indrayana, KPU Tunggu Putusan Resmi MK soal Sistem Pemilu

Enggan Tanggapi Denny Indrayana, KPU Tunggu Putusan Resmi MK soal Sistem Pemilu

Nasional
Putusan MK soal Sistem Pemilu Diduga Bocor, Pemerintah Enggan Berandai-andai Putusan Resminya

Putusan MK soal Sistem Pemilu Diduga Bocor, Pemerintah Enggan Berandai-andai Putusan Resminya

Nasional
Kapolri Buka Kemungkinan Selidiki Isu Dugaan Kebocoran Putusan MK

Kapolri Buka Kemungkinan Selidiki Isu Dugaan Kebocoran Putusan MK

Nasional
Survei Populi Center: Elektabilitas PDI-P Moncer, Ungguli Gerindra dan Golkar

Survei Populi Center: Elektabilitas PDI-P Moncer, Ungguli Gerindra dan Golkar

Nasional
Sesalkan Pernyataan Denny Indrayana, Sekjen PDI-P: Ciptakan Spekulasi Politik Bahkan Menuduh

Sesalkan Pernyataan Denny Indrayana, Sekjen PDI-P: Ciptakan Spekulasi Politik Bahkan Menuduh

Nasional
PDI-P dan PPP Sepakat Kerja Sama Menangkan Ganjar dan Pileg 2024

PDI-P dan PPP Sepakat Kerja Sama Menangkan Ganjar dan Pileg 2024

Nasional
Mahfud Sebut Dugaan Kebocoran Putusan MK Penuhi Syarat untuk Direspons Polisi

Mahfud Sebut Dugaan Kebocoran Putusan MK Penuhi Syarat untuk Direspons Polisi

Nasional
Survei Populi Center: Sandiaga Uno dan Ridwan Kamil Unggul di Bursa Cawapres

Survei Populi Center: Sandiaga Uno dan Ridwan Kamil Unggul di Bursa Cawapres

Nasional
MK Bakal Bahas di Internal Terkait Dugaan Kebocoran Putusan Sistem Pemilu

MK Bakal Bahas di Internal Terkait Dugaan Kebocoran Putusan Sistem Pemilu

Nasional
Soal Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK, Mahfud: Kita 'Clear'-kan Dulu dengan MK

Soal Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK, Mahfud: Kita "Clear"-kan Dulu dengan MK

Nasional
Survei Populi Center: Elektabilitas Prabowo Salip Ganjar, Tinggalkan Anies

Survei Populi Center: Elektabilitas Prabowo Salip Ganjar, Tinggalkan Anies

Nasional
Sebelum Putusan MK Keluar, Pemerintah Tegaskan Sistem Pileg Sesuai UU Pemilu

Sebelum Putusan MK Keluar, Pemerintah Tegaskan Sistem Pileg Sesuai UU Pemilu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com