Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Litbang "Kompas": Partai Nonparlemen Perindo Raih 4,1 Persen

Kompas.com - 21/02/2023, 07:14 WIB
Ardito Ramadhan,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil jajak pendapat yang diselenggarakan Litbang Kompas pada Januari menunjukkan, Partai Perindo merupakan partai politik (parpol) nonparlemen dengan elektabilitas tertinggi.

Dikutip dari Harian Kompas edisi Selasa (21/2/2023), Perindo tercatat memiliki elektabilitas sebesar 4,1 persen. Angka ini telah lolos ambang batas untuk masuk ke parlemen atau parliamentary threshold sebesar 4 persen.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Elektabilitas PAN dan PPP di Bawah Parliamentary Threshold

Elektabilitas Perindo unggul jauh dari parpol nonparlemen lainnya yang disurvei, misalnya, Partai Hanura, Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang tingkat keterpilihannya sebesar 0,5 persen.

Sementara itu, parpol-parpol nonparlemen lainnya memiliki elektabilitas di bawah 0,5 persen dan kalau digabung pun angkanya masih berada di angka 0,5 persen.

Adapun di kalangan parpol penghuni Senayan, PDI-P masih menjadi parpol dengan elektabilitas tertinggi yakni sebesar 22,9 persen, disusul oleh Partai Gerindra dengan 14,3 persen, dan Partai Golkar dengan 9 persen.

Di papan tengah terdapat Partai Demokrat dengan elektabilitas 8,7 persen, diikuti oleh Partai Nasdem dengan 7,3 persen, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan 6,1 persen, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan 4,8 persen.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Elektabilitas Demokrat, Nasdem, dan PKS Kuasai Papan Tengah

Sementara, ada dua parpol parlemen yang elektabilitasnya di bawah parliamentary threshold, yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan 2,3 persen dan Partai Amanat Nasional (PAN) dengan 1,6 persen.

Kendati demikian, masih ada 16,8 persen responden dalam survei ini yang menjawab tidak tahu/rahasia saat ditanya soal partai politik pilihannya.

Jajak pendapat ini berlangsung pada 25 Januari hingga 4 Februari 2023, diikuti oleh 1.202 responden yang diambil dari 38 provinsi di Indonesia.

Survei berlangsung melalui wawancara tatap muka, sedangkan sampel dipilih secara acak menggunakan sistematis bertingkat.

Menggunakan metode itu memiliki kepercayaan publik 95 persen, dengan margin of error kurang lebih 2,83 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Nasional
Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Nasional
Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Nasional
Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com