Litbang "Kompas": Rakyat Puas karena Kebebasan Berpendapat dan Penuntasan Kasus Brigadir J

"Jadi di aspek penegakan hukum, penuntasan kasus ini menjadi kunci dalam kinerja pemerintahan kali ini," jelas Yoga.

Sementara itu, bidang kesejahteraan sosial dan ekonomi turut berkontribusi kepada kepuasan publik terhadap pemerintah.

Contohnya seperti bagaimana pemerintah dengan segala upayanya berusaha memulihkan kondisi perekonomian dan kesejahteraan di masa sesudah pandemi Covid-19.

Yoga mengatakan pemerintah memberikan bantuan sosial dan mengatasi masalah-masalah kemiskinan, sehingga tidak masuk ke dalam jurang kemiskinan yang lebih dalam lagi.

"Kalau kita lihat misalnya bantuan langsung tunai yang digelontorkan pemerintah sebagai pengalihan harga BBM subsidi, itu mencapai Rp 24,17 triliun. Jadi memang ada stimulus yang diberikan pemerintah sehingga juga masyarakat apresiasi apa yang sudah dilakukan," imbuhnya.

Hasil litbang Kompas

Sebelumnya, jajak pendapat Litbang Kompas Februari 2023 menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah mengalami peningkatan.

Berdasarkan survei yang berlangsung 25 Januari-4 Februari 2023 itu, angka kepuasan publik pada kepemimpinan Presiden Joko Widodo, dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin mencapai 69,3 persen.

Angka itu meningkat 7,2 persen dibandingkan survei yang sama Oktober 2022. Kala itu kepuasan publik pada pemerintah berada di angka 62,1 persen.

Secara khusus kepuasan publik tercermin dari empat indikator kinerja pemerintah. Pertama, kepuasan publik di bidang politik, dan keamanan mencapai 79,2 persen. Hanya 20,8 persen responden yang menyatakan tidak puas.

Lalu, di bidang kesejahteraan sosial kepuasan publik mencapai 77,3 persen, dan 22,7 persen responden mengatakan ketidakpuasannya.

Ketiga, di bidang penegakan hukum, kepuasan publik ada di angka 55,1 persen, berbanding dengan 44,9 persen yang mengaku tidak puas.

Terakhir, kepuasan publik di sektor perekonomian berada di angka 53,5 persen, sedangkan ketidakpuasannya ada di presentase 46,5 persen.

Adapun survei melibatkan 1.202 responden yang diambil dari 38 provinsi di Indonesia.

Jajak pendapat dilakukan dengan wawancara tatap muka, dan sampel dipilih secara acak menggunakan sistematis bertingkat.

Menggunakan metode itu memiliki kepercayaan publik 95 persen, dengan margin of error kurang lebih 2,83 persen.