Litbang "Kompas": Rakyat Puas karena Kebebasan Berpendapat dan Penuntasan Kasus Brigadir J

Yoga membeberkan masyarakat merasa mendapat kebebasan untuk berpendapat hingga punya peluang untuk ikut mengawasi pemerintah.

Hal tersebut Yoga sampaikan dalam Survei Kepemimpinan Nasional: Evaluasi Kinerja Pemerintah seperti disiarkan Space akun Twitter resmi Kompas Data, Senin (20/2/2023).

Yoga menyebutkan, faktor paling utama yang membuat apresiasi masyarakat terhadap pemerintah meningkat adalah karena kinerja.

"Kalau kita mengevaluasi sebuah pemerintahan atau capaian pemerintahan, pasti masyarakat akan melihat atau membandingkan apa yang sudah dilakukan pemerintah. Kemudian apa problem yang terjadi di masyarakat. Apakah kebijakan-kebijakan itu menjawab keresahan masyarakat," ujar Yoga.

Yoga memaparkan, bidang politik dan keamanan menjadi yang paling tinggi diapresiasi masyarakat, khususnya terkait capaian demokrasi.

Misalnya seperti karena masyarakat merasa mendapat kebebasan berpendapat hingga menghargai perbedaan di Indonesia.

"Kalau kita lihat bagaimana pemerintah memberikan kebebasan warga untuk berpendapat, kemudian membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mengawasi atau kontrol jalannya pemerintahan. Kemudian yang paling tinggi adalah membangun sikap menghargai perbedaan," tuturnya.

Selanjutnya, Yoga menilai situasi politik di Indonesia juga relatif tenang dan stabil.

Menurut dia, hal tersebut bisa terjadi lantaran pemerintah memiliki kebijakan untuk mengelola konflik di seputar kebebasan warga untuk berpendapat.

Lalu, juga bagaimana masyarakat jadi bisa mengawasi jalannya pemerintahan serta hidup rukun.

"Di periode ini, pemerintah sudah 'menuntaskan' (kasus). Ketika survei ini digelar, memang belum sampai ke sidang vonis terhadap semua terdakwa. Tapi paling tidak, dengan mulai proses persidangan, masyarakat bisa lihat sebetulnya seberapa keseriusan pemerintah dalam menuntaskan kasus ini," sambungnya.

Selain kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J, ada juga kasus Tragedi Kanjuruhan yang disorot oleh publik.

Terlebih, kedua kasus itu juga sudah masuk ke tahap persidangan, bahkan ada yang terdakwanya sudah divonis.

"Jadi di aspek penegakan hukum, penuntasan kasus ini menjadi kunci dalam kinerja pemerintahan kali ini," jelas Yoga.

Sementara itu, bidang kesejahteraan sosial dan ekonomi turut berkontribusi kepada kepuasan publik terhadap pemerintah.

Contohnya seperti bagaimana pemerintah dengan segala upayanya berusaha memulihkan kondisi perekonomian dan kesejahteraan di masa sesudah pandemi Covid-19.

Yoga mengatakan pemerintah memberikan bantuan sosial dan mengatasi masalah-masalah kemiskinan, sehingga tidak masuk ke dalam jurang kemiskinan yang lebih dalam lagi.

"Kalau kita lihat misalnya bantuan langsung tunai yang digelontorkan pemerintah sebagai pengalihan harga BBM subsidi, itu mencapai Rp 24,17 triliun. Jadi memang ada stimulus yang diberikan pemerintah sehingga juga masyarakat apresiasi apa yang sudah dilakukan," imbuhnya.

Hasil litbang Kompas

Sebelumnya, jajak pendapat Litbang Kompas Februari 2023 menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah mengalami peningkatan.

Berdasarkan survei yang berlangsung 25 Januari-4 Februari 2023 itu, angka kepuasan publik pada kepemimpinan Presiden Joko Widodo, dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin mencapai 69,3 persen.

Angka itu meningkat 7,2 persen dibandingkan survei yang sama Oktober 2022. Kala itu kepuasan publik pada pemerintah berada di angka 62,1 persen.

Secara khusus kepuasan publik tercermin dari empat indikator kinerja pemerintah. Pertama, kepuasan publik di bidang politik, dan keamanan mencapai 79,2 persen. Hanya 20,8 persen responden yang menyatakan tidak puas.

Lalu, di bidang kesejahteraan sosial kepuasan publik mencapai 77,3 persen, dan 22,7 persen responden mengatakan ketidakpuasannya.

Ketiga, di bidang penegakan hukum, kepuasan publik ada di angka 55,1 persen, berbanding dengan 44,9 persen yang mengaku tidak puas.

Terakhir, kepuasan publik di sektor perekonomian berada di angka 53,5 persen, sedangkan ketidakpuasannya ada di presentase 46,5 persen.

Adapun survei melibatkan 1.202 responden yang diambil dari 38 provinsi di Indonesia.

Jajak pendapat dilakukan dengan wawancara tatap muka, dan sampel dipilih secara acak menggunakan sistematis bertingkat.

Menggunakan metode itu memiliki kepercayaan publik 95 persen, dengan margin of error kurang lebih 2,83 persen.