Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Jannus TH Siahaan
Doktor Sosiologi

Doktor Sosiologi dari Universitas Padjadjaran. Pengamat sosial dan kebijakan publik. Peneliti di Indonesian Initiative for Sustainable Mining (IISM). Pernah berprofesi sebagai Wartawan dan bekerja di industri pertambangan.

Menyigi Usulan Kodam di Setiap Provinsi

Kompas.com - 18/02/2023, 06:50 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Artinya, usulan tersebut tidak benar-benar membuka kesempatan berkarir bagi para Pati, tapi justru hanya mensubstitusi atas posisi yang telah dihapus.

Jadi dalam hemat saya, usulan ini harus didiskusikan dan diperdebatkan secara luas terlebih dahulu, sebelum diajukan ke Kementerian Keuangan untuk mendapatkan sokongan fiskal.

Kemenhan sebaiknya membuat kajian mendalam, yang hasilnya kemudian bisa didiskusikan secara luas, baik di dalam pemerintah maupun di ruang publik.

Secara pribadi saya tentu sangat memahami bahwa niat TNI di balik usulan tersebut tentu sangat baik. Apalagi, TNI adalah lembaga dengan rating kepercayaan publik paling tinggi di negeri ini.

Namun demikian, segala keputusan TNI, terutama yang terkait dengan penambahan anggaran dan pelebaran kehadiran fisik, sebaiknya juga didukung oleh publik via kelembagaan politik dan kelembagaan masyarakat sipil yang ada.

Pengalaman masa lalu negeri ini dalam cengkeraman militerisme akut dan visi negeri ini untuk tetap menuntaskan proses konsolidasi demokrasi layak dijadikan pertimbangan dalam setiap upaya ekspansi TNI, baik secara administratif maupun secara strategis.

Karena itulah dibutuhkan deliberasi dan pertukaran ide secara diskursif sebelum keputusan penting itu diambil.

Bahkan usulan-usulan lain TNI sangat dibutuhkan, terutama terkait dengan pengembangan strategi dan teknologi pertahanan, yang sesuai dengan tuntutan zaman, baik di tingkat nasional maupun global.

"Battles are won by slaughter and maneuver. The greater the general, the more he contributes in maneuver, the less he demands in slaughter," kata Winston S. Churchill.

Nah, kemampuan TNI untuk bermanuver inilah yang justru dibutuhkan saat ini, baik dalam bentuk inovasi strategi pertahanan, misalnya dalam arena perang siber, maritime defense strategy yang sesuai dengan perkembangan geopolitik hari ini di Asia.

Kemudian sea to air battle strategy atau sebaliknya, peningkatan kapasitas interoperationability antarangkatan, maupun dalam bentuk hasil riset yang mendongkrak kemampuan teknologis TNI, misalnya peningkatan kapasitas defence surveillance atau kapasitas teknologi untuk mobilisasi pasukan ke kawasan terluar dan terjauh, dan lain-lain. Semoga.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com