KPU Tak Beri Data Pemilih untuk Coklit, Bawaslu: Apa Tak Mau Diawasi?

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mempertanyakan, ihwal tak diberikannya akses data oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk rujukan proses pencocokan dan penelitian (coklit) yang dilakukan petugas pemutakhiran daftar pemilih (pantarlih) KPU pada 12 Februari-14 Maret 2023.

Kondisi ini, Bagja bandingkan ketika Bawaslu mengalami hal serupa saat mengakses data keanggotaan partai politik dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) KPU, saat pendaftaran calon peserta Pemilu 2024 lalu.

"Ada apa lagi, pertanyaannya, apakah tidak mau diawasi?" kata Bagja sambil tertawa kepada wartawan pada Rabu (15/2/2023).

Baca juga: Bawaslu Mau Laporkan KPU ke Jokowi karena Tak Diberi Akses Data Pemilih untuk Awasi Coklit

"Jangan sampai lagi ditutup-tutupi lah," tambahnya.

Bagja meminta agar KPU tidak berlindung di balik dalih kerahasiaan data pribadi. Pasalnya, hal itu cukup ganjil mengingat pantarlih yang tidak disebutkan dalam Undang-undang Pemilu pun, diberikan data tersebut untuk melakukan coklit.

Sementara, Bawaslu merupakan lembaga negara penyelenggara pemilu yang sifatnya resmi dan bertugas mengawasi kinerja KPU.

"Pantarlih kan panitia, KPU membuka data daftar pemilih. Tapi, kepada Bawaslu, KPU tidak membukanya. Ada apa? Pertanyaannya itu. Buka dong," ungkap Bagja.

Baca juga: Bawaslu Mengaku Tak Diberi Akses Data Pemilih yang Dicoklit KPU

Jika memang privasi warga negara menjadi isu, maka Bagja mempersilakan KPU untuk menutup data-data sensitif sebelum membaginya ke Bawaslu.

"Kalau mau ditutup tidak masalah. Tapi biarkan kami mengawasi dengan data. Kami sekarang bagai peta buta ini, mengawasi melekat dengan teman-teman (pantarlih) di tingkat bawah," kata dia.

Ia khawatir, tidak dimilikinya akses data akan membuka ruang masalah di dalam penyusunan daftar pemilih, baik Daftar Pemilih Sementara (DPS) hingga Daftar Pemilih Tetap (DPT).

"Ada apa, pertanyaannya, ada apa di antara kita? Itu saja yang kami ingatkan kepada KPU," ucap Bagja.

"Daftar pemilih tetap pasti nanti dipersoalkan oleh teman-teman partai politik. Bahkan nanti ke teman-teman partai politik datanya dibuka, tapi kepada Bawaslu tidak dibuka," ia menambahkan.

Baca juga: Antisipasi Hoaks dan Politik Uang, Bawaslu Deklarasikan Pemilu Damai di Padang

Dikonfirmasi terpisah, Koordinator Divisi Data dan Informasi KPU RI, Betty Epsilon Idroos, mengakui bahwa daftar pemilih yang menjadi rujukan pantarlih melakukan coklit tidak dibagikan ke siapa pun di luar KPU.

Betty beralasan, data tersebut tergolong sebagai data bergerak atau belum final.

"Jadi itu data masih diproses kami. Itu dikecualikan (dari data yang bisa dibagikan)," ungkap Betty kepada Kompas.com, Rabu.

"Itu belum data pemilih, itu masih data hasil sinkronisasi. Kalau DP4 (Data Penduduk Potensial Pemilih) itu sudah ada kebijakan dari Mendagri soal zero sharing data policy," lanjutnya.

Sebagai informasi, dimulainya coklit ditandai dengan apel serentak di seluruh kelurahan/desa di Indonesia pada Minggu (12/2/2023). Coklit akan berlangsung sampai 14 Maret 2023.

Baca juga: Bawaslu NTT Ungkap Kendala Data Pemilih, Ada Warga yang Palsukan Kematian Istri

Setiap petugas pantarlih bertanggung jawab atas daftar pemilih per 1 TPS dan harus melakukan coklit dari rumah ke rumah.

Sebelumnya, dalam DP4 yang diterima KPU RI dari Kementerian Dalam Negeri pada 14 Desember 2022, terdapat 204.656.053 penduduk potensial pemilih dalam negeri pada Pemilu 2024 nanti.

Penduduk yang masuk dalam DP4 adalah WNI yang akan berusia 17 tahun atau lebih pada hari H Pemilu 2024 dan bukan anggota TNI/Polri.

Betty menegaskan, dispensasi hanya berlaku jika orang yang dicoklit betul-betul berhalangan untuk ditemui karena suatu alasan. Seandainya itu terjadi, coklit bisa dilakukan via video call.

Sementara itu, kerawanan dalam pemutakhiran daftar pemilih juga diungkap Presiden Joko Widodo dalam acara Konsolidasi Nasional Bawaslu, 17 Desember 2022. Jokowi meminta Bawaslu bekerja keras mengawasi penyusunan DPT sebab, kata dia, DPT selalu menjadi polemik dan menjadi tudingan kecurangan dalam setiap edisi pemilu.

Baca juga: Bawaslu Mulai Bentuk Panitia Pengawas Luar Negeri

"Saya berharap Bawaslu benar-benar bekerja keras mengawasi proses penyusunan DPT ini," kata Jokowi, dikutip situs resmi Bawaslu RI

Mantan Gubernur DKI itu menegaskan agar Bawaslu melaporkan kepadanya jika ada dari pihak pemerintah yang menghambat dan tidak kooperatif.

"Nanti, Pak Rahmat Bagja laporkan ke saya. Karena, urusan DPT ini sangat krusial dari tahun ke tahun dan sangat memengaruhi kepercayaan masyarakat kita," tegasnya.