Namanya Diseret-seret Benny K Harman di Isu Pemilu Tertutup, Arsul Sani Bilang Begini

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PPP Arsul Sani menilai bahwa pernyataan Anggota Komisi III DPR Benny K Harman yang menyinggung dirinya soal sistem pemilu bakal dilakukan secara proporsional tertutup hanya candaan.

Adapun hal itu disampaikan karena Benny sempat menyebut nama Arsul dalam pembicaraan tersebut.

"Saya kira begini, yang disampaikan Pak Benny itu kan candaan," kata Arsul ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (14/2/2023).

"Kalau soal sistem pemilu apakah tetap proporsional terbuka atau proporsional tertutup ya kita tunggu saja putusan MK," sambungnya.

Baca juga: Setahun Jelang Pemilu 2024, Waspadai 4 Isu yang Membahayakan Pemilu 14 Februari

Ia menambahkan, terkait sistem pemilu, DPR juga sudah menyampaikan sikapnya dalam sidang di Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurutnya, delapan fraksi di parlemen menyampaikan keinginan agar sistem pemilu tetap proporsional terbuka.

"Kemudian 1 fraksi, teman-teman PDI Perjuangan, menyampaikan tertutup. Ya sudah kita tunggu saja," tutur dia.

Arsul pun menganggap wajar bila dalam rapat muncul celetukan-celetukan soal Pemilu.

"Nah, kalau kemudian di rapat Komisi III ada celetukan-celetukan itu ya itulah di DPR," imbuhnya.

Baca juga: PPATK Temukan Indikasi Praktik TPPU dalam Proses Pemilu 2024

Lebih jauh, Wakil Ketua Umum PPP ini juga mengaku tidak pernah mendengar bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mengambil sikap terkait sistem pemilu.

Ia berpandangan, Presiden tentu menyerahkan sepenuhnya kepada MK terkait sidang gugatan sistem pemilu.

"Karena memang di sanalah forum untuk menyelesaikannya apakah sistemnya tetap terbuka atau berubah menjadi tertutup atau bahkan sistem setengah terbuka dan setengah tertutup juga bisa," jelasnya.

Ia juga memastikan tidak ada pembicaraan sistem pemilu tertutup dalam koalisi pemerintahan saat ini.

Baca juga: Rapat Bareng PPATK, Benny K Harman: Ada Dana Besar untuk Tunda Pemilu

Pasalnya, mayoritas partai di koalisi pemerintahan justru berpandangan agar sistem pemilu tetap terbuka.

"Yang di koalisi pemerintah Pak Jokowi itu kan sebagaimana tergambar juga dari suara Golkar, Gerindra, PKB, Nasdem, PAN, PPP, itu kan suaranya jelas ya, ada pada posisi mempertahankan proporsional terbuka. PDI-P kemudian mengusulkan tertutup, ya sudah kita tunggu apa putusan MK," pungkas Wakil Ketua MPR itu.