Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Temui Pangkogabwilhan III, Diplomat Selandia Baru Tawarkan Bantuan Cari Pilot Susi Air

Kompas.com - 13/02/2023, 21:12 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Diplomat Selandia Baru yang diwakili oleh Deputi Misi Diplomatik untuk Asean, Brendan Andrew Stanbury, dan Sekretaris II Politik Kedutaan Besar, Patrick John Fitzgibbon, menemui Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III Letjen TNI I Nyoman Cantiasa di Rimba Papua Hotel Timika, Mimika, Papua, Senin (13/2/2023).

Pertemuan itu membahas pencarian pilot Susi Air Philips Mark Methrtens (37) yang hingga kini masih belum diketahui keberadaannya.

"Diplomat Selandia Baru menawarkan bantuan apabila ada yang diperlukan saat melakukan pencarian dan evakuasi pilot Susi Air yang saat ini sedang dalam pencarian oleh aparat gabungan TNI-Polri," kata Nyoman Cantiasa dalam keterangannya, Senin petang.

Baca juga: Operasi Pencarian Pilot Susi Air yang Masih Nihil hingga Hari Ke-6

Diplomat Selandia Baru juga menyampaikan harapannya agar Philips dapat segera ditemukan dalam keadaan aman dan selamat.

"Kita juga minta dukungan internasional untuk membicarakan kepada Komisioner Tinggi Dewan HAM Internasional terkait masalah tersebut," kata Nyoman.

Pencarian pilot Philips yang dilakukan TNI-Polri masih nihil hingga hari ketujuh, Senin (13/2/2023).

Philips yang merupakan warga negara Selandia Baru itu bersama lima penumpang lainnya hilang kontak sesaat setelah mereka mendarat di Bandara Udara Paro, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, pada Selasa (7/2/2023).

Baca juga: TNI-Polri Pakai 2 Cara untuk Cari Pilot Susi Air di Nduga

Pesawat dengan nomor registrasi PK-BVY itu diduga dibakar oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Egianus Kogoya sesaat setelah mendarat.

Pilot dan lima penumpang, kata Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, melarikan diri ke arah berbeda.

Lima penumpang merupakan orang asli Papua (OAP). Kelimanya telah dievakuasi dan kembali ke rumah masing-masing. Sementara itu, Philips belum ditemukan hingga saat ini.

Penyerangan itu rupanya ada kaitannya dengan KKB yang mencurigai 15 pekerja bangunan puskemas di Paro, pada awal Januari 2023.

KKB menduga, sebagian pekerja tersebut merupakan anggota TNI atau Badan Intelijen Negara (BIN).

"Sehingga mereka melakukan pemeriksaan terhadap warga yang membangun puskesmas. Namun, setelah dibangun memang ada lima orang yang tidak ada identitasnya, tidak ada id card," kata Kepala Kepolisian Daerah Papua Irjen Mathius D Fakhuri usai Rapim TNI-Polri di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (8/2/2023).

Baca juga: Cari Pilot Pesawat Susi Air yang Masih Hilang, Tim Gabungan TNI-Polri Libatkan Tokoh Agama dan Adat

Setelah mendapatkan informasi itu, Mathius memerintahkan jajarannya untuk mengevakuasi ke-15 pekerja itu.

Kapolres Nduga langsung melakukan koordinasi dengan Bupati Kenyam untuk mengeluarkan ke-15 pekerja itu dari Distrik Paro.

"Karena kami tidak mau ada pembantaian. Lanjutan dari prakejadian, tanggal 4, 5, dan 6 (Januari 2023), kita sudah susun rencana rapat di Timika, apabila nanti pesawat masuk (Bandara Paro), kita akan bawa keluar para pekerja ini," ujar Mathius.

Mathius menyebutkan, ke-15 pekerja itu tidak pernah disandera oleh KKB.

Hingga pada akhirnya datang pesawat yang dipiloti Philips tiba di Bandara Paro pada Selasa (7/2/2023). Namun, KKB kemudian membakar pesawat itu. Pilot dan lima penumpang melarikan diri ke arah berbeda.

Sementara itu, ke-15 pekerja itu telah dievakuasi ke Timika.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Projo: Nasihat Bagus

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Projo: Nasihat Bagus

Nasional
Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Nasional
Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Nasional
Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Nasional
Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Nasional
Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Nasional
Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com