KPK Rapat dengan BIN Terkait Penanganan Kasus 3 Kepala Daerah di Papua

JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan alasan menggelar rapat koordinasi dengan Badan Intelijen Negara (BIN), TNI, dan Polri guna membahas situasi keamanan di Papua.

Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri mengatakan, rapat tersebut digelar karena pihaknya tengah mengusut tiga kasus korupsi kepala daerah di Papua dalam waktu bersamaan.

Kasus tersebut yakni dugaan suap dan gratifikasi Gubernur Papua, Lukas Enembe; Bupati Mimika, Eltinus Omaleng; dan Bupati Mamberamo Tengah, Ricky Ham Pagawak.

“Dalam sejarah KPK baru kali ini kemudian KPK menetapkan tiga kepala daerah sekaligus di wilayah Papua, gubernur ya, Bupati Mimika dan Mamberamo Tengah, sekaligus tiga,” kata Ali saat ditemui di KPK, Kamis (9/2/2023) sore.

Baca juga: Soal Hoaks Lukas Enembe Meninggal, KPK: Kami Pastikan Masih di Rutan

Terkait penahanan tiga kepala daerah di Papua itu, Ketua KPK Firli Bahuri menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah lembaga satuan keamanan.

Mereka antara lain, pejabat Badan Intelijen Negara Daerah (Binda), Badan Intelijen Strategis (Bais), Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri, Kapolda Papua Irjen Mathius D Fakhiri, dan pejabat TNi.

“Kemarin hasil evaluasi dari keamanan di sana kan menyatakan sudah kondusif,” ujar Ali.

KPK yakin, masyarakat Papua turut mendukung upaya KPK memberantas korupsi di bumi cenderawasih.

Lembaga antirasuah, kata Ali, tidak hanya menindak korupsi, tetapi pencegahan dan pendidikan antikorupsi di Papua.

Baca juga: Ketika Anggota DPR Minta Penjelasan KPK soal Mekanisme OTT...

KPK bergerak ke Papua dalam rangka memperbaiki kesejahteraan masyarakat.

“Saya yakin masyarakat Papua paham dengan ini sehingga memberikan dukungan penuh kepada KPK,” ujar dia.