Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

LSI Denny JA: PDI-P di Ambang "Hattrick" Menang Pemilu jika Punya Capres Populer

Kompas.com - 08/02/2023, 06:59 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA mengatakan, PDI-P diambang memenangi pemilu untuk ketiga kalinya alias hattrick.

Hal itu diungkapkan peneliti LSI Denny JA, Ardian Sopa, saat menyampaikan hasil rilis terbaru terkait elektabilitas partai politik menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"PDI-P di ambang hattrick. Pada 2014 jadi juara, 2019 juga jadi juara, dan pada 2024, jika PDI-P jadi juara ini akan jadi hattrick. Tapi catatannya jika memiliki capres yang populer," kata Ardian dalam acara bertajuk "Partai Lama, Partai Baru, Partai Besar, Partai Gurem", Selasa (7/2/2023).

Ia lantas mencontohkan bakal calon presiden (capres) yang saat ini dinilai populer, seperti Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, mantan Gubernur DKI Anies Baswedan, atau Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

"Tapi populer di sini, segimanapun populer, ketika dia tidak punya tiket, itu menjadi percuma," ucap Ardian.

Baca juga: Kritisi soal Elektabilitas, PDI-P: Jangan Sampai Kita Lahirkan Pemimpin karena Medsos

"Sehingga dalam konteks ini, Mbak Puan Ketua DPP PDI-P mungkin secara elektabilitas tidak. (Namun) dalam kategori ini, sebenarnya ada dua orang masuk menjadi tokoh populer itu adalah mbak Puan karena sudah punya tiket partai di PDI-P. Kemudian, ada Airlangga (Ketua Umum Partai Golkar)," kata Ardian.

Sementara dalam segi elektabilitas partai, PDI-P juga menempati urutan pertama dari survei terbaru LSI Denny JA.

"Ada PDI-P dengan elektabilitas di angka 22,7 persen. Kemudian, ada Golkar dengan 13,8 persen, dan Gerindra dengan 11,2 persen," ujar Ardian.

Selanjutnya, disusul dengan empat partai lainnya, yakni dengan PKB 8 persen, Partai Demokrat 5 persen, PKS 4,9 persen, dan Nasdem 4,4 persen.

"Partai menengah ini relatif secara parliamentary threshold dia masih lolos, tapi juga bisa jadi ancaman karena belum terpaut begitu tinggi, karena masih 4-10 persen, padahal parliamentary threshold sekarang adalah 4 persen," kata Ardian.

Baca juga: Sekjen PDI-P Sebut Proporsional Tertutup Banyak Korupsi, Netgrit: Kembali Lagi ke Parpolnya...

Kemudian, partai yang tidak masuk parliamentary threshold berdasarkan survei LSI Denny JA adalah Partai Persatuan Indonesia (Perindo) dengan elektabilitas 2,8 persen, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 2,1 persen, dan Partai Amanat Indonesia (PAN) 1,9 persen.

"Jadi secara dukungan tiga partai ini berada di kategorisasi partai kecil," ujar Ardian.

Lalu, partai dengan elektabilitas di bawah 1 persen adalah Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dengan 0,5 persen, Partai Bulan Bintang (PBB) dengan 0,3 persen), dan Partai Garuda dengan 0,3 persen.

Selanjutnya, ada Partai Ummat dengan 0,3 persen, Partai Hanura dengan 0,1 persen, Partai Buruh dengan 0,1 persen, Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia dengan 0,1 pesen, dan Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) dengan 0,1 persen.

Baca juga: Soal Safari Politik Puan, Elite PDI-P: Akan Ada Kejutan

"Ada partai lama yang pernah masuk parlemen, ada juga partai baru. Kita bisa sedikit simpulkan; partai besar menangkan pileg (pemilihan legislatif), partai menengah berusaha pertahankan elektabilitasnya karena sudah aman. Lalu, partai gurem ini relatif perlu kerja ekstra keras untuk bisa capai angka di atas 4 persen, karena masih di bawah satu persen," katanya.

Survei LSI Denny JA ini dilakukan di 34 provinsi seluruh Indonesia pada 4-15 Januari 2023.

Populasi dari survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang sudah mempunyai hak pilih atau seluruh penduduk Indonesia yang minimal telah berusia 17 tahun dan/atau belum 17 tahun tetapi sudah menikah.

Jumlah sampel 1.200 responden yang diperoleh melalui teknik multi-stage random sampling dengan margin of error lebih kurang 2,9 persen.

Baca juga: PDI-P Tetap Inginkan Posisi Capres jika Berkoalisi: Kan Pemenang Pemilu

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Rapat Paripurna DPR: Pemerintahan Baru Harus Miliki Keleluasaan Susun APBN

Rapat Paripurna DPR: Pemerintahan Baru Harus Miliki Keleluasaan Susun APBN

Nasional
Dasco Sebut Rapat Pleno Revisi UU MK yang Dilakukan Diam-diam Sudah Dapat Izin Pimpinan DPR

Dasco Sebut Rapat Pleno Revisi UU MK yang Dilakukan Diam-diam Sudah Dapat Izin Pimpinan DPR

Nasional
Amankan Pria di Konawe yang Dekati Jokowi, Paspampres: Untuk Hindari Hal Tak Diinginkan

Amankan Pria di Konawe yang Dekati Jokowi, Paspampres: Untuk Hindari Hal Tak Diinginkan

Nasional
12.072 Jemaah Haji dari 30 Kloter Tiba di Madinah

12.072 Jemaah Haji dari 30 Kloter Tiba di Madinah

Nasional
Achanul Qosasih Dicecar Kode “Garuda” Terkait Transaksi Rp 40 Miliar di Kasus Pengkondisian BTS 4G

Achanul Qosasih Dicecar Kode “Garuda” Terkait Transaksi Rp 40 Miliar di Kasus Pengkondisian BTS 4G

Nasional
Jemaah Haji Asal Garut Wafat di Masjid Nabawi, Kemenag: Dibadalhajikan

Jemaah Haji Asal Garut Wafat di Masjid Nabawi, Kemenag: Dibadalhajikan

Nasional
Revisi UU Bakal Beri Kebebasan Prabowo Tentukan Jumlah Kementerian, PPP: Bisa Saja Jumlahnya Justru Berkurang

Revisi UU Bakal Beri Kebebasan Prabowo Tentukan Jumlah Kementerian, PPP: Bisa Saja Jumlahnya Justru Berkurang

Nasional
Rapat Paripurna DPR: Anggota Dewan Diminta Beri Atensi Khusus pada Pilkada 2024

Rapat Paripurna DPR: Anggota Dewan Diminta Beri Atensi Khusus pada Pilkada 2024

Nasional
Khofifah Harap Golkar, PAN dan Gerindra Setujui Emil Dardak Jadi Cawagubnya

Khofifah Harap Golkar, PAN dan Gerindra Setujui Emil Dardak Jadi Cawagubnya

Nasional
Diperiksa Dewas KPK 6 Jam, Nurul Ghufron Akui Telepon Pihak Kementan Terkait Mutasi Pegawai

Diperiksa Dewas KPK 6 Jam, Nurul Ghufron Akui Telepon Pihak Kementan Terkait Mutasi Pegawai

Nasional
Seorang Pria Diamankan Paspampres Saat Tiba-tiba Hampiri Jokowi di Konawe

Seorang Pria Diamankan Paspampres Saat Tiba-tiba Hampiri Jokowi di Konawe

Nasional
Pro dan Kontra Komposisi Pansel Capim KPK yang Didominasi Unsur Pemerintah

Pro dan Kontra Komposisi Pansel Capim KPK yang Didominasi Unsur Pemerintah

Nasional
Jokowi Restui Langkah Menkes Sederhanakan Kelas BPJS Kesehatan

Jokowi Restui Langkah Menkes Sederhanakan Kelas BPJS Kesehatan

Nasional
Revisi UU Kementerian Negara Dibahas di DPR, Jumlah Kementerian Diusulkan 'Sesuai Kebutuhan Presiden'

Revisi UU Kementerian Negara Dibahas di DPR, Jumlah Kementerian Diusulkan "Sesuai Kebutuhan Presiden"

Nasional
Soal Revisi UU MK, Pakar Sinyalir Punya Tujuan Politik

Soal Revisi UU MK, Pakar Sinyalir Punya Tujuan Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com