Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lantik 11 Kajati, Jaksa Agung Minta Tak Perlu Seremonial secara Berlebihan

Kompas.com - 07/02/2023, 13:06 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Jaksa Agung Republik Indonesia Sanitiar Burhanuddin melantik 27 anggotanya menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) dan penjabat eselon II di lingkungan Korps Adhyaksa.

Adapun dari 27 pejabat yang dilantik, sebanyak 11 orang ditunjuk sebagai Kajati dan 16 lainnya menjadi pejabat eselon II.

Pelantikan serta mengambil sumpah serah terima jabatan Kepala Kejaksaan Tinggi dan Pejabat Eselon II di lingkungan Kejaksaan Agung itu digelar secara internal di Lantai 11 Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (7/2/2023).

Baca juga: Polisi Limpahkan Berkas Perkara KDRT Ferry Irawan ke Kejati Jatim

Jaksa Agung meminta para pejabat yang dilantik tidak perlu melakukan kegiatan acar pisah sambut yang bersifat seremonial secara berlebihan, seperti halnya pengalungan bunga, tarian penyambutan, dan lain sebagainya.

“Saya minta agar saudara laksanakan dengan penuh kesederhanaan. Perlu saudara pahami, kemewahan acara bukan berarti menandakan kehebatan, tetapi cenderung menunjukan perilaku yang terlalu memaksakan diri yang berpotensi mempertaruhkan integritas dan mengarah pada perbuatan tercela,” ujar Jaksa Agung dalam keterangannya.

Jaksa Agung juga mengatakan para pejabat yang ditunjuk adalah insan terbaik Adhyaksa dan telah melalui proses kajian mendalam, pertimbangan matang, serta penilaian yang obyektif untuk mengisi jabatan yang telah ditentukan.

Burhanuddin pun meminta agar para pejabat itu memberikan kesempatan kepada setiap insan Adhyaksa di lingkungan kerjanya untuk dapat mengembangkan diri melalui pola karir dan penugasan yang baru dan beragam.

Baca juga: Uang Perusahaan Rp 5 Miliar Dipakai Main Saham, Direktur Anak Perusahaan PTPN VII Ditahan Kejati Lampung

Selanjutnya, Jaksa Agung juga menyampaikan beberapa pokok penekanan tugas yang harus segera disesuaikan dan dilaksanakan terkait beberapa bidang.

Secara khusus, ia meminta para kajati yang baru dilantik agar segera bersinergi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di masing-masing wilayah hukumnya.

“Dalam rangka melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Keuangan daerah namun dengan tidak menegasikan kewenangan masing-masing,” imbuhnya.

Kemudian, para Kajati baru diminta mengidentifikasi dan menyelesaikan berbagai persoalan di tempat penugasan yang baru dengan memperhatikan nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah masyarakat.

Selain itu, mereka perlu mencermati, memahami dan melaksanakan pola penanganan perkara yang taat prosedur agar penanganan perkara dapat dilaksanakan secara profesional, tepat sasaran, tuntas dan berbobot.

Baca juga: Absen Saat Jokowi Sidak RSUD Arifin Achmad, Ternyata Direktur Sedang Diperiksa Kejati Riau

Sementara itu, para pejabat eselon II yang dilantik diminta melakukan pemetaan terhadap persoalan yang terdapat di dalam masing-masing lingkungan kerja atau bidang jabatan.

Lalu, menentukan skala prioritas penyelesaian tugas, fungsi dan tanggungjawab masing-masing lingkungan kerja atau bidang jabatan, serta melakukan konsolidasi dengan lingkungan kerja yang baru baik di dalam maupun di luar lintas bidang jabatan terkait.

“Mempelajari program atau kebijakan pejabat sebelumnya, untuk selanjutnya diidentifikasi kelebihan dan kekurangannya dalam mendukung arah kebijakan pimpinan dan tercapainya tujuan organisasi,” tambah Burhannuddin.

Berikut daftar 27 pejabat yang baru dilantik:

Kajati

1. Andi Muhammad Taufik selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara.
2. Hari Setiyono selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur.
3. Leonard Eben Ezer Simanjuntak selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.
4. Muhammad Yusuf selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat.
5. Asep Maryono selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung.
6. Ponco Hartanto selaku Kepala Kejaksaan Tinggi D.I.Yogyakarta.
7. Purwanto Joko Irianto selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo.
8. Didik Farkhan Alisyahdi selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Banten.
9. Budi Hartawan Panjaitan selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku.
10. Nanang Ibrahim Soleh selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat.
11. Dr. Patris Yusrian Jaya selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara.

Baca juga: Bupati Purwakarta Dilaporkan Jual Beli Jabatan, Kejati Jabar: Masih Tahap Klarifikasi

Eselon II

1. Masyhudi selaku Sekretaris Jaksa Agung Muda Intelijen.
2. Heffinur selaku Sekretaris Jaksa Agung Muda Pengawasan.
3. Raden Febrytriyanto selaku Sekretaris Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara.
4. Edy Birton selaku Sekretaris Jaksa Agung Muda Pidana Militer.
5. Dade Ruskandar selaku Inspektur IV Pengawasan.
6. Sungarpin selaku Inspektur V Pengawasan.
7. Katarina Endang Sarwestri selaku Direktur Pengamanan Pembangunan Strategis pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen.
8. Raimel Jesaja selaku Direktur Ekonomi dan Keuangan pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen.
9. Haruna selaku Inspektur I Pengawasan.

Baca juga: Bupati Purwakarta Dilaporkan Jual Beli Jabatan, Kejati Jabar: Masih Tahap Klarifikasi


10. Iman Wijaya selaku Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan.
11. Firdaus selaku Direktur Pertimbangan Hukum pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
12. Bernadeta Maria Erna selaku Kepala Biro Hukum.
13. Aliza Rahayu Rusman selaku Direktur Tata Usaha Negara pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
14. Dr. Bambang Gunawan selaku Direktur Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara, Ketertiban Umum, dan Tindak Pidana Umum Lainnya pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum.
15. Siswanto selaku Kepala Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi.
16. Yudi Indra Gunawan selaku Kepala Biro Umum.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com