Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Djarot: Rabu Pon Betul-betul Masalah Politik, Ditunggu "Reshuffle" Ternyata Pertemuan Surya Paloh-Airlangga

Kompas.com - 03/02/2023, 16:45 WIB
Syakirun Ni'am,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat menyebutkan bahwa Rabu Pon benar-benar menjadi persoalan politik.

Sebab, Rabu Pon yang jatuh pada 1 Februari lalu, yang oleh sejumlah pihak dikaitkan dengan perombakan atau reshuffle kabinet, kenyataannya justru tidak terjadi.

Sebaliknya, pada momen yang sama justru terjadi pertemuan antara Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto di Kantor DPP Golkar, pada sore harinya.

Baca juga: Sekjen PDI-P Nilai Sistem Proporsional Terbuka Sarat Kepentingan Elektoral, Singgung Banyaknya Korupsi 

“Jadi ini ada perkembangan baru, Rabu Pon betul-betul masalah persoalan politik, ya kan ditunggu reshuffle ternyata (pertemuan Surya-Airlangga), nah itu kejutan juga,” kata Djarot dalam talk show Satu Meja ‘Setelah Surya Paloh Temui Jokowi’ yang tayang di Kompas TV, Kamis (2/2/2023) malam.

Diketahui, wacana reshuffle kabinet mencuat seiring dukungan Nasdem terhadap mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Desakan reshuffle bahkan muncul dari kubu PDI Perjuangan.

Diakui Djarot, dirinya tak bisa membaca maksud pertemuan Surya dan Airlangga. Sebab, hanya Nasdem dan Golkar lah yang mengetahui maksud di baliknya.

Baca juga: Sekjen Hasto: Partai yang Sukanya Impor Tidak Cocok Buat PDI-P

“Kalau kami mengamati saja,” ujar Djarot.

Namun, ia memperkirakan bila manuver itu akan mengerucut pada persoalan pencapresan atau penentuan bakal capres ke depannya.

Sementara partai lain sibuk safari politik, ujar Djarot, PDI Perjuangan bersikukuh melakukan safari menemui masyarakat.

“Pasti ke situ, jadi mentoknya pasti ke situ (pencapresan),” tutur Djarot.

“Sampai sekarang PDI Perjuangan tetep kukuh bahwa tidak, kita lebih baik bersafari politik untuk menemui rakyat,” tambahnya.

Menurut Djarot, kader PDI Perjuangan telah menerima titah dari Megawati Soekarnoputri untuk menemui rakyat di akar rumput.

Ia mengeklaim, kader-kader PDI Perjuangan diperintahkan untuk membantu rakyat yang membutuhkan solusi atas berbagai persoalan.

“Rakyat lebih penting,” tuturnya.

Kendati demikian, PDI Perjuangan menyatakan akan membuka pintu jika Surya Paloh berencana menemui Megawati.

Dalam beberapa waktu sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani juga telah mendatangi kantor Nasdem atas perintah Megawati.

Baca juga: Enggan Sendirian pada Pemilu 2024, PDI-P Utamakan Jajaki Parpol Pendukung Pemerintah

“Kalau Nasdem mau datang ke DPP ya terbuka,” ujar Djarot.

Sebelumnya, setelah ramai isu Jokowi bakal mencopot sejumlah menteri dari Nasdem pada Rabu Pon (1/2/2023), Istana Negara justru terpantau sepi.

Jokowi menghadiri kegiatan pembukaan acara Mandiri Investment Forum di Hotel Fairmont.

"Saya sudah sampaikan kan kemarin. Tadi malam sudah saya sampaikan. Yang jelas hari ini Rabu Pon," ujar Jokowi menjawab pertanyaan wartawan.

Dari Hotel Fairmont, Jokowi kemudian bertolak ke Bali melalui Bandara Halim Perdanakusuma.

Baca juga: Soal Kerja Sama Politik, PDI-P: Kita Tidak Mau Sendiri, Mengurus Bangsa Harus Bareng-bareng

Sebelumnya diberitakan, Surya Paloh beserta jajaran elite Nasdem menyambangi Partai Golkar di Kantor DPP, Slipi, Jakarta Barat Rabu kemarin.

Usai pertemuan, Surya Paloh membuka kemungkinan pihaknya bergabung dengan KIB.

Adapun KIB merupakan koalisi yang diisi oleh Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com