Izinkan Menteri Kompetisi Politik, Jokowi Dinilai Tutup Mata soal Konflik Kepentingan

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Agus Sunaryanto menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) membiarkan konflik kepentingan terjadi di lingkup pemerintahannya, sehingga diduga menjadi salah satu faktor penyebab penurunan skor indeks persepsi korupsi Indonesia (IPK/CPI) pada 2022.

Agus menyampaikan hal itu menanggapi rilis IPK/CPI yang disampaikan Transparency International Indonesia (TII) pada Selasa (31/1/2023) lalu.

Satu isu yang dikemukakan dan diuraikan oleh TII adalah tentang pembiaran pemerintah terhadap situasi konflik kepentingan di kalangan pejabat pemerintah yang juga merupakan politikus sekaligus pengusaha.

Konflik kepentingan itu, menurut Agus, semakin terlihat dalam beberapa kesempatan. Contohnya adalah ketika Presiden Jokowi membiarkan anggota kabinetnya maju sebagai kontestan kompetisi politik tanpa harus mengundurkan diri terlebih dahulu.

Baca juga: ICW Sebut Pernyataan Pemberantasan Korupsi Jokowi Hanya Pemanis Pidato

"Ada potensi konflik kepentingan di sana, terutama pemisahan pekerjaan sebagai menteri dengan kepentingan politik untuk meraup suara masyarakat," kata Agus dalam keterangannya seperti dikutip pada Kamis (2/2/2023).

"Bukan tidak mungkin praktik penyalahgunaan kewenangan semakin marak terjadi dan faktanya Presiden membiarkannya," lanjut Agus.

Agus menyatakan konflik kepentingan di kalangan pejabat pemerintahan yang juga merangkap sebagai politikus dan pengusaha tidak bisa dianggap remeh. Sebab menurut dia, situasi seperti itu sangat rentan dan menjadi celah korupsi.

Di sisi lain, Agus menyatakan pemerintahan Presiden Jokowi kerap menggaungkan fokus pada aspek pencegahan dalam upaya pemberantasan korupsi.

Baca juga: ICW Sebut Merosotnya IPK Tak Terlepas dari Pernyataan Luhut dan Tito yang Permisif terhadap Korupsi

"Apabila kita mengamini bahwa konflik kepentingan merupakan pintu masuk korupsi, perkara ini seharusnya ditanggapi dengan serius," ucap Agus.

Terkait proses politik dan pelibatan masyarakat dalam berbagai proses penyelenggaraan pemerintahan Agus menilai justru ruang partisipasi publik dipersempit.

Padahal menurut dia, sejumlah regulasi mewajibkan pemerintah untuk menempatkan masukan masyarakat sebagai pertimbangan utama sebelum melahirkan suatu kebijakan.

"Bahkan, MK menghasilkan gagasan meaningful participation yang ditujukan kepada pembentuk UU. Sayangnya, bukan diakomodir, partisipasi itu malah dijawab dengan kriminalisasi dan intimidasi dalam bentuk beragam oleh kelompok tertentu," papar Agus.

Baca juga: Skor Indeks Persepsi Korupsi Merosot ke 34 Poin, ICW Sebut Indonesia Layak Dikategorikan Negara Korup

Sebelumnya diberitakan, Transparency International Indonesia (TII) merilis tentang IPK Indonesia pada Selasa (31/1/2023).

Dalam laporannya TII menyampaikan skor IPK Indonesia pada 2022 adalah 34/100. Skor itu memperlihatkan penurunan dari pencapaian IPK pada 2021 yang meraih 38/100.

Penurunan Skor IPK pada 2022 itu menempatkan Indonesia pada peringkat 110 dari 180 negara yang disurvei. Pada 2021, IPK Indonesia berada pada peringkat 96.