Sebelumnya, pada Selasa (31/1/2023), Presiden Jokowi menjelaskan sejumlah pertimbangan yang dipikirkannya sebelum melakukan perombakan kabinet.
Menurut Jokowi, pertimbangan utama sebelum reshuffle menteri adalah kinerja.
"Yang utama memang performa, kinerja. Bahwa ada sisi politiknya, pasti juga ada. Tapi itu bukan yang utama," ujar Jokowi usai menghadiri acara HUT ke-8 Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Jakarta Theater, Selasa (31/1/2023).
Baca juga: Belum Ada Reshuffle Kabinet Hari Ini, Golkar: Presiden Tak Ingin Ada Kegaduhan
"Ya kalau secara khusus pasti ada yang performanya, kinerjanya perlu dievaluasi. Biasa kok. ada koreksi dari setiap perjalanan kan biasa," kata dia.
Meski demikian, Presiden menyebutkan bahwa kinerja Kabinet Indonesia Maju saat ini baik
"Baik-baik saja, secara umum," ungkapnya.
Sementara itu, Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono menduga, Presiden Jokowi tidak menginginkan adanya kegaduhan yang timbul akibat reshuffle atau perombakan kabinet.
Oleh karena itu, hingga saat ini, reshuffle masih belum dilakukan oleh Jokowi.
Padahal, isu reshuffle kabinet pada Rabu Pon terus berembus, sejak beberapa waktu belakangan.
"Sampai saat ini tidak ada reshuffle, walau ramai di media. Tapi Presiden masih tidak ingin ada kegaduhan yang bikin ketidakstabilan, sehingga berpotensi mengganggu pemerintahan sehingga berdampak pada objektivitas pembangunan," ujar Dave saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu.
Baca juga: Kembali Ditanya soal Kepastian Reshuffle Rabu Ini, Jokowi: Yang Jelas Hari Ini Rabu Pon
Dave menjelaskan, di sisa masa jabatan pemerintahan periode ini, Jokowi masih harus fokus terhadap banyak hal.
Antara lain, pembangunan-pembangunan strategis nasional, penyelesaian Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, hingga pemulihan dari dampak Covid-19.
"Dan bilamana ada menteri yang tak sesuai sejalan dengan target pemerintahan, nah itu mungkin ada pertimbangan sendiri," tuturnya.
Kemudian, terkait PDI-P yang terus gencar mendorong agar menteri dari Nasdem mundur dan dievaluasi, Dave menyebut bahwa reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden.
Sehingga, menurut dia, kurang elok apabila menekan Presiden hanya untuk memenuhi persepsi politik segelintir partai.
Baca juga: Golkar Klaim Tak Bahas soal Reshuffle dengan Surya Paloh