Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rekam Jejak Laksana Tri Handoko, Fisikawan yang Didesak DPR Mundur dari Kepala BRIN

Kompas.com - 01/02/2023, 10:00 WIB
Achmad Nasrudin Yahya

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Rapat kerja antara Komisi VII DPR RI dan Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) berlangsung panas

Para anggota Komisi VII ramai-ramai mengkritisi realisasi anggaran BRIN tahun 2022 yang mencapai angka Rp 6,38 triliun.

Wakil Ketua Komisi VII Maman Abdurrahman mengungkapkan mayoritas dana tersebut digunakan untuk pembiayaan kepegawaian.

“Dari awal kita sudah mengkritik bahwa keberpihakan postur anggaran BRIN pada riset negara kita masih minim sekali,” ujar Maman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (30/1/2023).

Baca juga: Ketika DPR Pertanyakan Realisasi Anggaran Rp 6,38 Triliun dan Minta Kepala BRIN Dicopot...

“Karena apa? dari anggaran total Rp 6,38 triliun, 4 triliunnya full dipakai untuk operasional belanja kepegawaian,” sambungnya.

Karena itu, Maman meminta agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit penggunaan dana BRIN sepanjang 2022.

“Saya minta forum ini untuk aparatur terkait, BPK, melakukan audit investigasi, bahkan audit forensik pada penggunaan anggaran BRIN ini,” ucapnya.

Ia juga mendorong agar Kepala BRIN Laksana Tri Handoko diganti.

"Karena ini sudah hampir 2 tahun bermasalah,” ujar Maman.

Sementara itu, anggota Komisi VII Rudi Hartono menganggap bahwa anggaran BRIN begitu besar, dibandingkan anggaran kementerian.

Baca juga: BRIN: Indonesia Akan Alami Beberapa Kali Gerhana Matahari pada 2023

Rudi pun meminta agar Laksana menjelaskan penggunaan anggaran Rp 4,1 triliun untuk manajemen BRIN.

Menurutnya, anggaran itu janggal dan patut dicurigai penggunaannya.

"Tipu-tipuan saja ini Pak. Saya minta penjelasan secara detail dari Bapak secara tertulis,” imbuhnya.

Terlepas dari sorotan miring ini, Laksana merupakan sosok dengan berbagai prestasi. Berikut rekam jejak Laksana:

Fisikawan

Laksana dikenal luas sebagai peneliti di bidang Fisika. Sejak 2018, pria kelahiran Lawang, Malang, Jawa Timur pada 1968 itu memimpin Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

Laksana yang biasa dipanggil dengan nama LTH ini pernah menempuh pendidikan tinggi di Jepang.

Saat itu, dia tercatat sebagai peserta karyasiswa pemerintah Indonesia di bawah program OFP IV dari Kementerian Negara Riset dan Teknologi RI era BJ Habibie.

Laksana sempat mengenyam bangku kuliah di jurusan fisika ITB selama beberapa bulan.

Namun, karena mendapat beasiswa dari pemerintah itulah dia akhirnya meninggalkan Indonesia untuk melanjutkan studi ke Kumamoto University di Kumamoto, Jepang.

Pada 1993, Laksana melanjutkan pendidikan jenjang master di Hiroshima University, Hiroshima hingga menyelesaikan program doktornya di bidang teori fisika partikel atau fisika energi tinggi pada tahun 1998.

Setelah menyelesaikan pendidikan tinggi, Laksana melanjutkan karier sebagai peneliti di lembaga-lembaga penelitian dunia seperti The Abdus Salam International Center for Theoretical Physics ICTP di Trieste Italia, Deutsches Elektronen-Synchroton (DESY) di Hamburg Jerman, serta Department of Physics - Yonsei University di Korea Selatan.

Laksana juga merupakan Humboldt Fellow sejak 1999, serta ICTP Simons Associate periode 2014-2019.

Sebagai peneliti, Laksana banyak berkiprah di LIPI, khususnya di Pusat Penelitian Fisika.

Dia merupakan pionir penelitian di bidang pengetahuan lanjut dengan membangun Grup Fisika Teoritik dan Komputasi.

Prestasi nasional dan internasional

Di dunia penelitian, Laksana telah mendapatkan beberapa penghargaan seperti PII Adhidarma Profesi Award dan Penemuan Baru yang Bermanfaat bagi Negara (PB3N) pada tahun 2010.

Dia juga meraih Anugerah Kekayaan Intelektual Luar Biasa 2009 untuk bidang sains.

Laksana pun masuk ke dalam tokoh dengan 101 Inovasi Paling Prospektif 2009 untuk Aplikasi TI Publik berbasis Data dan Komputasi Terdistribusi, meraih Satyalancana Wira Karya 2009 atas usahanya merintis aneka infrastruktur TI publik berbasis data dan komputasi terdistribusi, Achmad Bakrie Award untuk Bidang Sains 2008 atas penelitiannya terkait pencarian partikel Higgs, serta Habibie Award untuk Bidang Sains 2004 atas penelitiannya di bidang fisika teori dan Peneliti Muda Indonesia untuk Bidang IPA dan Lingkungan.

Prestasi internasional juga diraih saat mendapatkan kehormatan sebagai Simons Regular Associates Fellow di ICTP Trieste untuk periode 2014-2019, serta Humboldt Fellow sejak 1999.

Selain menjadi peneliti tetap LIPI di Kampus Puspiptek Serpong - Tangerang, Laksana juga menjadi pengajar BHMN di Departemen Fisika UI di Kampus Depok sejak kepulangannya ke Indonesia tahun 2002.

Di UI, Laksana bergabung dengan Grup Fisika Nuklir dan Partikel bersama dengan Terry Mart.

Laksana memberikan mata kuliah lanjut untuk mahasiswa tingkat akhir dan pasca sarjana terkait fisika teori seperti Fisika Kuantum Relativistik, Teori Medan, Teori Grup, Relativitas Khusus serta Fisika Partikel.

Ciptakan sistem online CPNS

Selain di penelitian akademis, Laksana juga memiliki ketertarikan menciptakan inovasi bagi masyarakat.

Dirinya termotivasi keresahan atas pola lama birokrasi yang bertele-tele.

Contoh nyata inovasinya adalah implementasi sistem online penuh untuk Seleksi Penerimaan CPNS yang merupakan revolusi besar untuk mencegah proses penerimaan CPNS yang cenderung rentan KKN.

Laksana juga menginisiasi sistem pendukung keterbukaan informasi publik KIP Online pertama di Indonesia.

Sebagai kontribusi ke publik, Laksana juga membidani lahirnya beberapa portal ilmiah terkait seperti fisik@net dan komput@si.

Selain itu, Laksana memiliki perhatian khusus atas manajemen informasi ilmiah yang ditunjukkan dengan merintis berbagai sarana seperti Indeks Ilmiah Indonesia, BUKU-e, IndoTeX, TESIS Online, OSS Indonesia, ISSN Online, Kompetisi Ilmiah, LIPI Press Online, Memory of the World Indonesia serta LIPI-IR yang merupakan repositori institusi pertama yang diaktifkan di Indonesia dan teregister di openDOAR.

(Penulis: Dian Erika Nugraheny, Tatang Guritno | Editor: Dani Prabowo, Diamanty Meiliana)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak 'Heatwave'

Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak "Heatwave"

Nasional
Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar Tapi dari Bawah

Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar Tapi dari Bawah

Nasional
Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Nasional
Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Nasional
BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

Nasional
Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Nasional
Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Nasional
PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

Nasional
Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Nasional
Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Nasional
Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com