Kemudian, Zulkifli Hasan bertanggung jawab menjaga kestabilan harga beras. Adapun Arief Prasetyo diundang selaku analis kebijakan pangan.
Saat ditanya mengapa Menteri Syahrul tak diundang, Budi menyatakan tidak tahu.
Dia pun enggan berkomentar saat ditanya apakah ada kaitannya dengan reshuffle kabinet yang diisukan bakal terjadi pada Rabu (1/2/2023).
“Saya enggak tahu, saya enggak tahu. Enggak, enggak, enggak ada hubungannya dengan itu (reshuffle kabinet),” tutur Budi.
Absennya dua menteri asal Partai Nasdem ini menimbulkan tanda tanya karena kedua menteri ini selama ini yang didorong Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) untuk diganti.
PDI-P selaku partai terbesar dalam koalisi Jokowi terus mendesak agar kedua menteri dari Partai Nasdem itu dievaluasi.
Menteri-menteri yang dimaksud yakni Menkominfo Johnny G Plate, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.
Desakan dari PDI-P awalnya menguat lantaran Partai Nasdem menyatakan dukungan kepada Anies Baswedan sebagai capres untuk Pilpres 2024.
Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat mengatakan, evaluasi diperlukan untuk memastikan para menteri bekerja baik dan menuntaskan janji-janji kampanye presiden.
"Mentan dievaluasi, Menhut dievaluasi, Menteri Kehutanan ya, harus dievaluasi, semua menteri juga harus dievaluasi. Supaya apa? Supaya ada satu darah baru yang segar, yang bisa mendukung penuh kebijakan Pak Jokowi," kata Djarot di daerah Menteng, Jakarta, pada 23 Desember 2022.
Baca juga: Jelang Rabu Pon 1 Februari, Ini Kata Sejumlah Menteri Saat Ditanya soal Reshuffle
Belakangan, Djarot meminta menteri-menteri Nasdem mengundurkan diri. Dia menduga, ada ketidakcocokan menteri-meneri tersebut dengan kebijakan pemerintahan.
"Kalau memang gentle betul sudah seperti itu, akan lebih baik, untuk menteri menterinya (menteri dari Nasdem) lebih baik mengundurkan diri. Itu lebih gentle," ujarnya, Selasa (3/1/2023).
Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto secara khusus menyorot kinerja Syahrul Yasin Limpo yang dinilai salah memberikan data kepada Presiden Jokowi. Hal ini yang kemudian membuka keran beras impor di tanah air.
Tak tinggal diam, Menkominfo yang juga Sekretaris Partai Nasdem, Johnny G Plate, mengkritik cara PDI-P itu.
Baca juga: Jokowi Jelaskan Alasan 2 Menteri Nasdem Absen di Ratas Jelang Rabu Pon
Dia menilai terlalu banyak politisi yang mencoba mengintervensi hak prerogatif Presiden Jokowi soal reshuffle Kabinet Indonesia Maju.
Dia mengatakan, hal itu justru membuat gaduh dinamika politik Tanah Air saat ini.
“Terlalu banyak politisi saat ini yang merasa seolah-olah jadi Presiden dadakan, dan mencoba mengatur prerogative rights Presiden,” ujar Johnny pada wartawan pada 4 Januari 2023.
Plate menambahkan, semua pihak diharapkan lebih fokus menyelesaikan berbagai tantangan yang dihadapi bangsa ketimbang membahas persoalan reshuffle.
“Lebih baik fokus pada penyelenggaraan negara, dan pembangunan nasional yang membutuhkan stabilitas politik, soliditas nasional, dan kegotongroyongan bangsa dalam menghadapi tantangan yang besar akibat perubahan situasi geopolitik global,” papar dia.
Plate mengungkapkan, pihaknya tetap mendukung pemerintah, dan menyerahkan keputusan reshuffle pada Jokowi.
Dia menegaskan, Nasdem tak akan meninggalkan pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.
Publik pun menanti, akankah Jokowi merombak kabinetnya pada sisa 1 tahun masa kepemimpinannya? Akankah Nasdem terlempar dari koalisi?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.