Salin Artikel

Pengamat: Beda dari PKS, buat Demokrat, AHY Cawapres Harga Mati untuk Anies

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno menduga, peresmian Koalisi Perubahan yang digagas Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) masih akan terkendala perdebatan soal sosok calon wakil presiden (cawapres) pendamping Anies Baswedan.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memang sudah tampak legawa jika bukan kadernya yang ditunjuk sebagai calon RI-2.

Namun, menurut Adi, Demokrat mematok harga mati, bahwa ketua umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), harus jadi cawapres.

"Bagi PKS mungkin tidak memaksakan cawapres, tapi tidak bagi Demokrat. Demokrat tentu harga mati bagi AHY," kata Adi kepada Kompas.com, Selasa (31/1/2023).

Sedianya, Demokrat telah menyatakan dukungan buat Anies maju sebagai calon presiden (capres). Namun, Adi mengatakan, tak ada jaminan dari partai berlambang bintang mercy itu tetap mendukung Anies seandainya AHY tak dipilih jadi cawapres.

Menurut Adi, Demokrat sendiri sadar bahwa Koalisi Perubahan tak bisa berjalan tanpa mereka. Keinginan Nasdem mengusung Anies di panggung Pilpres 2024 mungkin gagal jika AHY dan jajarannya bermanuver.

Dengan situasi demikian, tak heran jika Demokrat berani memasang AHY sebagai cawapres harga mati.

"Nasdem itu pilihannya cuma PKS dan Demokrat, yang lain kan partai-partai berusaha menutup diri," ujar Adi.

Kendati demikian, Adi mengatakan, upaya Partai Demokrat dan PKS menyatakan dukungan buat Anies merupakan langkah maju buat Koalisi Perubahan.

Namun, butuh konsistensi dari keduanya sampai pendaftaran capres-cawapres peserta Pemilu 2024 resmi dibuka Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Oktober mendatang.

Adi bilang, selama nama capres-cawapres belum didaftarkan, masih terbuka peluang buat partai-partai koalisi bubar jalan, tak terkecuali Demokrat.

"Sebelum daftar resmi ke KPU, semua poros politik yang ada saat ini, termasuk poros Koalisi Perubahan sangat mungkin bubar jalan," tutur dia.

Belakangan, Demokrat juga menyatakan dukungannya terhadap mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) itu. Terbaru, PKS turut menyatakan sikap.

"PKS konsisten menjadi bagian dari koalisi partai-partai pengusung Anies Rasyid Baswedan tersebut di Pilpres 2024 sehingga koalisi ini memenuhi presidential threshold 20 persen," kata Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman, dalam jumpa pers di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Senin (30/1/2023).

Sejak lama, Nasdem, Demokrat, dan PKS memang telah mewacanakan untuk berkoalisi. Namun, sampai saat ini ketiga partai belum juga resmi berkongsi.

Perihal cawapres disinyalir menjadi kendala. Demokrat bersikukuh mengajukan nama AHY sebagai calon RI-2.

Sementara, PKS ingin supaya mantan Gubernur Jawa Barat yang juga Wakil Ketua Majelis Syura PKS Ahmad Heryawan atau Aher yang mendampingi Anies.

Adapun Nasdem sempat menyatakan partainya ingin sosok cawapres di luar ketiga partai demi mengutamakan prinsip keadilan.

https://nasional.kompas.com/read/2023/01/31/10445841/pengamat-beda-dari-pks-buat-demokrat-ahy-cawapres-harga-mati-untuk-anies

Terkini Lainnya

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke