Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Selesaikan Peta Jalan Hilirisasi, Total Investasi Capai Rp 8.159 T

Kompas.com - 30/01/2023, 18:37 WIB
Ardito Ramadhan,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia menyatakan, pemerintah telah menyelesaikan peta jalan atau roadmap hilirisasi industri.

Bahlil menyebutkan, dalam peta jalan hilirisasi tersebu, pemerintah menetapkan total nilai investasi sebesar 545,3 miliar dollar AS hingga 2040 atau sekitar Rp 8.159 triliun dengan asumsi 1 dollar AS sama dengan Rp 14.963.

"Selama ini kita bicara hilirisasi, peta jalan roadmap besarnya itu belum ada, dan alhamdulillah tadi kami sudah laporkan dengan total investasi sampai dengan 2040 sebesar 545,3 miliar dollar AS," kata Bahlil dalam keterangan pers seusai bertemu Presiden Joko Widodo, Senin (30/1/2023).

Baca juga: Dukung Hilirisasi Mineral, PLN Pasok Listrik 150 MVA ke Smelter Antam

Bahlil menuturkan, dengan peta jalan hilirisasi ini, pemerintah benar-benar fokus pada peningkatan nilai tambah.

Ia menyebutkan, hilirisasi nikel yang sudah berjalan saat ini akan menjadi prototipe hilirisasi di sektor lainnya, seperti pertambangan bauksit, timah, tembaga, minyak dan gas, maupun perkebunan, perikanan, dan pangan.

Bahlil mengatakan, ia telah ditugaskan oleh Jokowi untuk membuat skala prioritas dalam proses hilirisasi dan target-target yang harus dilakukan selanjutnya.

"Katakan lah sekarang kita menyetop nikel, kemudian bauksit, ke depan apalagi? Seperti timah, atau tembaga, sebentar lagi. Jadi ini yang akan kita lakukan," ujar Bahlil.

Baca juga: Akui Hilirisasi SDA Banyak Tantangan, Jokowi: Kita Tidak Akan Goyah oleh Tekanan-tekanan

Ia pun memegaskan bahwa hilirisasi merupakan salah satu hal penting yang harus dilakukan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia, khusunya agar menjadi negara maju.

"Ingat, negara di dunia ini yang mempunyai sumber daya alam berbeda antara negara yang punya sumber daya alam yang tidak melakukan hilirisasi dengan yang melakukan hilirisasi," kata Bahlil.

"Kalau yang melakukan hilirisasi, percepatan pertumbuhan ekonominya dan menuju ke negara maju lebih cepat daripada yang punya sumber daya alam (tapi) tidak melakukan hilirisasi," imbuh dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com