47 Tower Apartemen Akan Dibangun di IKN untuk Rumah Dinas ASN, TNI, dan Polri

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyetujui pembangunan 47 tower apartemen di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang nantinya akan menjadi rumah dinas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan Polri.

Hal itu disampaikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menteri PUPR) Basuki Hadimuljono usai rapat terbatas dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Senin (30/1/2023).

"Ini tadi dibahas tentang perumahan. Rumah ASN, TNI dan Polri. Sudah diputuskan 47 tower yang akan segera dibangun untuk sekitar 16.900 ASN, TNI dan Polri. ASN 11.000 dan TNI-Polri 5.000," ujar Basuki.

Basuki mengungkapkan, pembangunan tower apartemen itu akan dimulai Juni-Juli 2023. Sebab, pemerintah menargetkan seluruh tower selesai pada Januari 2024.

Baca juga: Progres Pembangunan IKN Disebut Capai 14 Persen

Menurut Basuki, untuk saat ini rumah dinas yang sudah diputuskan berupa apartemen.

"Nanti, setelah itu baru mungkin ada (rumah) tapak yang bisa dibeli. Tapi, yang ini untuk ASN, TNI, dan Polri yang berdinaskan ke sana," katanya.

Basuki kemudian menjelaskan alasan mengapa hunian apartemen yang diputuskan untuk rumah dinas bagi ASN, TNI, dan Polri.

Sebab, disesuaikan dengan konsep IKN sebagai kota hutan (forest city).

"Kalau enggak tower, dia makin menyebar (perumahannya). Ini supaya tidak merusak terlalu banyak, memotong hutan," kata Basuki.

Baca juga: Jokowi Akan Kembali Kunjungi IKN Februari 2023

Ia juga memastikan apartemen yang dibagun berukuran besar sehingga bisa mengakomodasi ASN beserta keluarganya.

Selain itu, ASN bisa memilih apakah akan tinggal di apartemen atau di rumah tapak.

Presiden Jokowi sudah meminta agar ASN, TNI, dan Polri disurvei dulu mau menempati rumah dinas yang mana sebelum pindah ke IKN.

"Makanya harus disurvei dulu yang mana yang siapa yang mau di apartemen, siapa yang mau di landed (rumah tapak). Arahan presiden begitu," ujar Basuki.

Ia menambahkan, pembangunan 47 tower apartemen ini akan dibiayai dari APBN. Total anggaran yang disiapkan sebesar Rp 9,4 triliun.

Baca juga: Menteri Basuki: Akan Ada Dapur Umum untuk Pekerja Konstruksi IKN, Tidak Akan Ada Warteg