Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

47 Tower Apartemen Akan Dibangun di IKN untuk Rumah Dinas ASN, TNI, dan Polri

Kompas.com - 30/01/2023, 18:22 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyetujui pembangunan 47 tower apartemen di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang nantinya akan menjadi rumah dinas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan Polri.

Hal itu disampaikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menteri PUPR) Basuki Hadimuljono usai rapat terbatas dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Senin (30/1/2023).

"Ini tadi dibahas tentang perumahan. Rumah ASN, TNI dan Polri. Sudah diputuskan 47 tower yang akan segera dibangun untuk sekitar 16.900 ASN, TNI dan Polri. ASN 11.000 dan TNI-Polri 5.000," ujar Basuki.

Basuki mengungkapkan, pembangunan tower apartemen itu akan dimulai Juni-Juli 2023. Sebab, pemerintah menargetkan seluruh tower selesai pada Januari 2024.

Baca juga: Progres Pembangunan IKN Disebut Capai 14 Persen

Menurut Basuki, untuk saat ini rumah dinas yang sudah diputuskan berupa apartemen.

"Nanti, setelah itu baru mungkin ada (rumah) tapak yang bisa dibeli. Tapi, yang ini untuk ASN, TNI, dan Polri yang berdinaskan ke sana," katanya.

Basuki kemudian menjelaskan alasan mengapa hunian apartemen yang diputuskan untuk rumah dinas bagi ASN, TNI, dan Polri.

Sebab, disesuaikan dengan konsep IKN sebagai kota hutan (forest city).

"Kalau enggak tower, dia makin menyebar (perumahannya). Ini supaya tidak merusak terlalu banyak, memotong hutan," kata Basuki.

Baca juga: Jokowi Akan Kembali Kunjungi IKN Februari 2023

Ia juga memastikan apartemen yang dibagun berukuran besar sehingga bisa mengakomodasi ASN beserta keluarganya.

Selain itu, ASN bisa memilih apakah akan tinggal di apartemen atau di rumah tapak.

Presiden Jokowi sudah meminta agar ASN, TNI, dan Polri disurvei dulu mau menempati rumah dinas yang mana sebelum pindah ke IKN.

"Makanya harus disurvei dulu yang mana yang siapa yang mau di apartemen, siapa yang mau di landed (rumah tapak). Arahan presiden begitu," ujar Basuki.

Ia menambahkan, pembangunan 47 tower apartemen ini akan dibiayai dari APBN. Total anggaran yang disiapkan sebesar Rp 9,4 triliun.

Baca juga: Menteri Basuki: Akan Ada Dapur Umum untuk Pekerja Konstruksi IKN, Tidak Akan Ada Warteg

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jokowi Tinjau Pasar Tumpah Mamasa, Cek Harga dan Berencana Bangun Pasar Baru

Jokowi Tinjau Pasar Tumpah Mamasa, Cek Harga dan Berencana Bangun Pasar Baru

Nasional
PKS: Selamat Bertugas Prabowo-Gibran

PKS: Selamat Bertugas Prabowo-Gibran

Nasional
Pengamat: Prabowo-Gibran Punya PR Besar karena Kemenangannya Dibayangi Kontroversi

Pengamat: Prabowo-Gibran Punya PR Besar karena Kemenangannya Dibayangi Kontroversi

Nasional
Kementerian KP Gandeng Kejagung Implementasikan Tata Kelola Penangkapan dan Budi Daya LobsterĀ 

Kementerian KP Gandeng Kejagung Implementasikan Tata Kelola Penangkapan dan Budi Daya LobsterĀ 

Nasional
Respons Putusan MK, Zulhas: Mari Bersatu Kembali, Kita Akhiri Silang Sengketa

Respons Putusan MK, Zulhas: Mari Bersatu Kembali, Kita Akhiri Silang Sengketa

Nasional
Agenda Prabowo usai Putusan MK: 'Courtesy Call' dengan Menlu Singapura, Bertemu Tim Hukumnya

Agenda Prabowo usai Putusan MK: "Courtesy Call" dengan Menlu Singapura, Bertemu Tim Hukumnya

Nasional
Awali Kunker Hari Ke-2 di Sulbar, Jokowi Tinjau Kantor Gubernur

Awali Kunker Hari Ke-2 di Sulbar, Jokowi Tinjau Kantor Gubernur

Nasional
'MK yang Memulai dengan Putusan 90, Tentu Saja Mereka Pertahankan...'

"MK yang Memulai dengan Putusan 90, Tentu Saja Mereka Pertahankan..."

Nasional
Beda Sikap soal Hak Angket Pemilu: PKB Harap Berlanjut, PKS Menunggu, Nasdem Bilang Tak 'Up to Date'

Beda Sikap soal Hak Angket Pemilu: PKB Harap Berlanjut, PKS Menunggu, Nasdem Bilang Tak "Up to Date"

Nasional
Bima Arya Ditunjuk PAN Jadi Kandidat untuk Pilkada Jabar 2024

Bima Arya Ditunjuk PAN Jadi Kandidat untuk Pilkada Jabar 2024

Nasional
Guru Besar UI: Ironis jika PDI-P Gabung ke Kubu Prabowo Usai Putusan MK

Guru Besar UI: Ironis jika PDI-P Gabung ke Kubu Prabowo Usai Putusan MK

Nasional
Tak Anggap Prabowo Musuh, Anies Siap Diskusi Bareng

Tak Anggap Prabowo Musuh, Anies Siap Diskusi Bareng

Nasional
Bersama Pertamax Turbo, Sean Gelael Juarai FIA WEC 2024

Bersama Pertamax Turbo, Sean Gelael Juarai FIA WEC 2024

Nasional
Tanggapi Putusan MK, KSP: Bansos Jokowi Tidak Memengaruhi Pemilih Memilih 02

Tanggapi Putusan MK, KSP: Bansos Jokowi Tidak Memengaruhi Pemilih Memilih 02

Nasional
Peringati Hari Buku Sedunia, Fahira Idris: Ketersediaan Buku Harus Jadi Prioritas Nasional

Peringati Hari Buku Sedunia, Fahira Idris: Ketersediaan Buku Harus Jadi Prioritas Nasional

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com