Soal "Reshuffle", Nasdem: Apa Pun Keputusannya, Dasarnya Pasti Kinerja, Bukan Politik

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengatakan, pihaknya tetap berprasangka baik terhadap wacana reshuffle Kabinet Indonesia Maju.

Ia yakin Presiden Joko Widodo mengutamakan hasil kerja dalam menentukan formasi menteri.

“Kita ikuti saja, Nasdem selalu berpikir begini, apa pun keputusan Presiden soal reshuffle kabinet pasti basisnya kinerja, bukan politik. Kita selalu berpikir positif,” ujar Ali dihubungi wartawan, Senin (30/1/2023).

Baca juga: Bela Mentan dari Serangan PDI-P, Nasdem: Bagaimana dengan Mantan Mensos yang Korupsi?

Ia mengaku tak memikirkan kapan reshuffle bakal dilakukan Jokowi.

Menurut dia, lebih baik partai politik (parpol) koalisi pemerintah tak mencampuri urusan tersebut.

“Presiden mau reshuffle siapa saja itu prerogatif Beliau. Beliau enggak punya kewajiban kok untuk melihat partai-partai yang mau di-reshuffle,” ujar dia.

Ia juga memastikan bahwa sikap politik Nasdem untuk mendukung pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin bakal tetap sama meskipun tak ada kader Nasdem yang duduk sebagai menteri.

“Keberadaan kami (di kabinet), karena Pak Jokowi menganggap Partai Nasdem memenuhi harapan Beliau. Jadi dalam koalisi tidak berbicara transaksi, kabinet itu adalah hasil kerja bersama,” ujar dia.

Wacana reshuffle kabinet kian menguat. Ada prediksi yang menyebut perombakan kabinet bakal terjadi Rabu Pon yang jatuh 1 Februari 2023.

Reshuffle pun erat dikaitkan dengan pencopotan menteri Nasdem di Kabinet Indonesia Maju.

Sebab, PDI-P terus mendesak agar menteri Nasdem mengundurkan diri.

Baca juga: Muhaimin Iskandar Belum Dengar Kabar Akan Ada Reshuffle Kabinet

Renggangnya hubungan Nasdem dengan PDI-P, dan Istana terjadi setelah Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memutuskan untuk mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres).

Saat ini, tiga menteri Nasdem di kabinet adalah Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Johnny G Plate, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar.