Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 30/01/2023, 07:55 WIB
Ardito Ramadhan,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Litbang Kompas pada 20-22 Desember 2022 menunjukkan, mayoritas publik yakni 78,2 persen responden tidak tertarik untuk menjadi calon anggota legislatif (caleg) dari partai politik.

Berdasarkan survei itu, hanya 20,5 persen publik yang mengaku tertarik menjadi wakil rakyat, sedangkan 1,3 persen lainnya menjawab tidak tahu.

Dikutip dari pemberitaan Kompas.id, ada sejumlah alasan yang diutarakan repsonden mengapa mereka mau atau tidak mau menjadi caleg.

Sebanyak 55,2 persen dari responden yang mengaku tak mau jadi caleg beralasan bahwa mereka lebih ingin menjadi rakyat biasa, sedangkan 25,2 persen lainnya merasa tidak percaya diri atau tidak punya pengalaman politik.

Baca juga: Beda dengan KPU, Bawaslu Bolehkan Bakal Caleg Pasang Spanduk untuk Sosialisasi

Ada beberapa alasan lain mengapa seseorang tidak mau menjadi caleg, antara lain, partai politik citranya buruk (6,7 persen), takut tersandung kasus hukum (3,7 persen), dilarang keluarga (2,6 persen), dan tidak punya modal (2,0 persen).

Sementara itu, 45,1 persen responden yang mau menjadi caleg beralasan bahwa mereka ingin mengabdi untuk rakyat.

Kendati demikian, alasan pragmatis juga diutarakan oleh mereka yang ingin maju sebagai caleg, misalnya mencari pekerjaan (24,9 persen), ingin lebih sejahtera secara ekonomi (18,6 persen), dan ingin menjadi politisi (9,5 persen).

Selain itu, ada pula 1,5 persen responden yang ingin menjadi caleg karena mau membangun jaringan bisnis dan 0,4 persen yang ingin memiliki kewenangan lebih.

Adapun survei Litbang Kompas ini dilakukan dengan wawancara melalui telepon terhadap 506 responden yang dipilih secara acak di 34 provinsi se-Indonesia.

Menggunakan metode ini, pada tingkat kepercayaan 95 persen, margin of error penelitian -/+ 2,8 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 4 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 4 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Moeldoko: Ada Salah Satu Menko Paparkan lewat Slide soal Janji Presiden Berikutnya

Moeldoko: Ada Salah Satu Menko Paparkan lewat Slide soal Janji Presiden Berikutnya

Nasional
Pesan Jokowi untuk Pemerintahan yang Baru, Hati-hati Kelola Negara Sebesar Indonesia

Pesan Jokowi untuk Pemerintahan yang Baru, Hati-hati Kelola Negara Sebesar Indonesia

Nasional
Jokowi: 'Insya Allah' 'Smelter' PT Freeport Mulai Beroperasi Juni

Jokowi: "Insya Allah" "Smelter" PT Freeport Mulai Beroperasi Juni

Nasional
Rekapitulasi Suara Nasional, Anies-Ganjar Bersaing di Berlin, Prabowo Posisi Buncit

Rekapitulasi Suara Nasional, Anies-Ganjar Bersaing di Berlin, Prabowo Posisi Buncit

Nasional
Jika Didorong Jadi Ketua DMI Lagi, Jusuf Kalla Tak Akan Mundur

Jika Didorong Jadi Ketua DMI Lagi, Jusuf Kalla Tak Akan Mundur

Nasional
Basarah: Hak Angket dan Gugatan Kecurangan Pilpres ke MK Merupakan Praktek Konstitusional

Basarah: Hak Angket dan Gugatan Kecurangan Pilpres ke MK Merupakan Praktek Konstitusional

Nasional
Menkominfo Percepat Filling Satelit CAKRA-1 untuk Optimalkan Sumber Daya Maritim Nasional

Menkominfo Percepat Filling Satelit CAKRA-1 untuk Optimalkan Sumber Daya Maritim Nasional

Nasional
Partai Buruh Nilai MK Tak Tegas dan Ulur Waktu soal Ambang Batas Parlemen

Partai Buruh Nilai MK Tak Tegas dan Ulur Waktu soal Ambang Batas Parlemen

Nasional
Wakil Ketua DPR Sebut Indonesia Harus Kuasai Teknologi Mengolah Air Laut Jadi Air Minum

Wakil Ketua DPR Sebut Indonesia Harus Kuasai Teknologi Mengolah Air Laut Jadi Air Minum

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Jimly Asshiddiqie, Hak Angket, dan Potensi Makzulkan Jokowi

GASPOL! Hari Ini: Jimly Asshiddiqie, Hak Angket, dan Potensi Makzulkan Jokowi

Nasional
Moeldoko: Proses Yudisial Kasus Pelanggaran HAM Masih Bisa Lanjut

Moeldoko: Proses Yudisial Kasus Pelanggaran HAM Masih Bisa Lanjut

Nasional
Jusuf Kalla Sebut Indonesia Terapkan Islam Moderat

Jusuf Kalla Sebut Indonesia Terapkan Islam Moderat

Nasional
Jaksa ke Andhi Pramono: Pernah Hubungi KPK Agar Perkara Tidak Dilanjutkan?

Jaksa ke Andhi Pramono: Pernah Hubungi KPK Agar Perkara Tidak Dilanjutkan?

Nasional
Soal Putusan DKP, Moeldoko: Pak Prabowo Diberhentikan Hormat, Tak Cacat Pengabdiannya

Soal Putusan DKP, Moeldoko: Pak Prabowo Diberhentikan Hormat, Tak Cacat Pengabdiannya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com