Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Suara Wapres hingga PBNU Tanggapi Aksi Bakar Al Quran Politikus Swedia

Kompas.com - 29/01/2023, 11:53 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Aksi pembakaran Al Quran oleh seorang politikus Swedia, Rasmus Paludan, dan politikus Belanda, Edwin Wagensvel, turut menuai beragam reaksi dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin hingga Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Mereka menyayangkan tindakan yang dilakukan sang politikus.

Menurut pemberitaan sebelumnya, Rasmus membakar Al Quran saat berunjuk rasa di luar Kedutaan Turkiye di Stockholm pada pada Sabtu (21/1/2023).

Satu hari berselang, Edwin yang merupakan politikus sayap kanan Belanda juga merobek halaman Al Quran di Den Haag.

Baca juga: Pemerintah Akan Panggil Dubes Swedia-Belanda Buntut Pembakaran dan Perobekan Al Quran

Kejadian tersebut menuai kecaman dari sejumlah negara Arab dan negara-negara Islam.

Berikut ini rangkuman tanggapan dari pemerintah dan PBNU terkait peristiwa itu.

1. Pemerintah bakal panggil Dubes Swedia-Belanda

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan, pemerintah telah melayangkan nota protes atas terjadinya pembakaran Al Quran di Swedia dan perobekan halaman Al Quran di Belanda.

Ma'ruf mengatakan, pemerintah juga akan memanggil duta besar kedua negara demi meredam potensi konflik yang dapat terjadi akibat peristiwa tersebut.

"Indonesia selalu mengambil sikap untuk meredam yang namanya terjadi potensi konflik. Ini pemerintah sudah membuat nota politik tentang peristiwa ini dan akan memanggil duta besarnya," kata Ma'ruf dalam keterangan pers di Kampus Universitas Indonesia Salemba, Jakarta, Kamis (26/1/2023).

Ma'ruf mengatakan, kejadian tersebut dapat memicu konflik yang bisa melebar dan terjadi di berbagai negara lainnya karena membawa sikap permusuhan.

Baca juga: Rasmus Paludan Kembali Bakar Al-Qur’an, Kali Ini di Denmark

Ia mengingatkan, dalam hubungan antarumat beragama, ucapan saja harus dijaga, apalagi tindakan yang bisa menimbulkan konflik seperti yang terjadi di Swedia dan Belanda itu.

"Jadi saya kira tidak betul kalau itu merupakan kebebasan berekspresi kemudian orang boleh seenaknya tanpa mempedulikan hak orang lain," kata Ma'ruf.

Ia pun berharap, kejadian tersebut tidak terjadi di Indonesia karena menurutnya Indonesia merupakan salah satu bangsa paling toleran di dunia.

Ma'ruf juga mengingatkan bahwa ada aturan terkait penodaan agama yang berlaku di Indonesia.

Aturan itu ditujukan untuk mencegah terjadinya konflik akibat perbuatan-perbuatan serupa.

Baca juga: Aksi Bakar Salinan Al Quran di Swedia oleh Rasmus Paludan Dikecam Negara-negara Islam dan Merembet ke Urusan NATO

Halaman:


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com