"Ya, bagi PDI Perjuangan, sistem proporsional tertutup kan disertai dengan kesadaran untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas kepemimpinan dari seluruh angggota Dewan agar menjalankan fungsi legislasi, anggaran, pengawasan dan representasi serta desain bagi masa depan," ujar dia.
Hasto menambahkan, PDI-P mendorong sistem pemilu proporsional tertutup agar partai politik betul-betul mempersiapkan dengan baik calon legislatif melalui kaderisasi.
Ia tak ingin, lewat sistem terbuka akan lahir tokoh caleg yang terpilih oleh rakyat berdasarkan popularitas atau mobilisasi kekuasaan kapital.
Baca juga: Sidang MK soal Sistem Proporsional Tertutup, DPR Anggap Pemohon Tak Punya Legal Standing
"Di dalam proporsional terbuka yang sering terjadi adalah melekat unsur nepotisme, melekat unsur mobilisasi kekayaaan untuk mendapatkan pencitraan bagi dukungan bagi pemilih," nilai Hasto.
Sebagai informasi, bergulirnya isu sistem proporsional tertutup untuk diterapkan pada Pemilu 2024 bermula dari langkah enam orang yang mengajukan gugatan uji materi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ke MK.
Gugatan ini telah teregistrasi di MK dengan nomor perkara 114/PUU-XX/2022.
Para pemohon mengajukan gugatan atas Pasal 168 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017.
Baca juga: Sidang MK, DPR: Sistem Proporsional Tertutup Bikin Perpecahan Parpol karena Rebutan Izin Ketum
Dalam pasal itu diatur bahwa pemilihan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.