Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Optimistis Target Angka Kemiskinan Ekstrem Nol Persen Dapat Tercapai

Kompas.com - 27/01/2023, 20:53 WIB
Ardito Ramadhan,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengaku optimistis pemerintah bakal menekan angka kemiskinan ekstrem di Indonesia menjadi nol persen pada tahun 2024.

"Insya Allah, kita yakin nol persen kemiskinan ekstrem bisa kita (capai). Kecuali, ada hal-hal yang luar biasa. Kalau tidak, ini sudah ada target-target yang kita tentukan," kata Ma'ruf Amin dalam keterangan pers, Jumat (27/1/2023).

Ma'ruf mengakui, angka kemiskinan di tanah air bersifat fluktuatif akibat sejumlah faktor yang terjadi selama pandemi Covid-19.

Namun, ia mengklaim angka kemiskinan dari tahun ke tahun cenderung turun meski sempat naik dalam beberapa bulan.

Baca juga: Wapres Harap Kenaikan BBM Tak Terlalu Berdampak ke Angka Kemiskinan Ekstrem

Badan Pusat Statistik (BPS) sebelumnya melaporkan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia ada sebanyak 26,36 juta orang atau 9,57 persen pada September 2022.

Angka itu naik 0,03 persen atau 200.000 orang dari posisi Maret 2022 yang sebanyak 26,16 juta orang miskin.

Namun, turun 0,14 persen atau 140.000 orang dari September 2021 yang sebanyak 26,50 juta orang miskin.

"Setelah pandemi ini, sebenarnya kita sudah bisa menurunkan angka year on year itu lebih kecil dari sebelum pandemi," ujar Ma'ruf Amin.

Baca juga: Pemerintah Targetkan Angka Kemiskinan Ekstrem 0 Persen pada 2024

Demi mencapai target kemiskinan ekstrem nol persen pada 2024, Ma'ruf mengatakan, pemerintah akan menggenjot program penanggulangan kemiskinan lewat skema perlindungan sosial dan pemberdayaan sosial dalam dua tahun ke depan.

"Target 2024, nol persen kemiskinan ekstrem itu kita harapkan akan dapat tercapai," kata Ma'ruf Amin.

"Nanti, di tahun 2023 ini akan kita genjot lagi penanganan kemiskinan ekstrem di seluruh kabupaten/kota, dan dilanjutkan penuntasannya di 2024," ujarnya lagi.

Baca juga: Wapres Targetkan Angka Kemiskinan Ekstrem di Indonesia Tuntas 2024

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com