Sebut Jabatan Kades 9 Tahun Gagasan Mendes, DPP Apdesi: Kalau Tak Terealisasi, Ini Gombal!

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) menyatakan, gagasan tentang perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun berasal dari parpol dan Menteri PDTT Abdul Halim Iskandar.

Wakil Ketua Umum DPP Apdesi Sunan Bukhari mengaku, perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun bukanlah harapan utama dari kepala desa.

"Tuntutan periodesasi masa jabatan kepala desa, BPD, bukanlah harapan utama dari kepala desa, BPD, maupun organisasi desa. Gagasan masa jabatan 9 tahun lebih pada usulan dari beberapa politisi bahkan gagasan Menteri PDTT," katanya dalam konferensi pers, Senin (23/1/2023).

Baca juga: Jokowi Diminta Copot Menteri PDTT Abdul Halim Iskandar Buntut Gaduh Wacana Masa Jabatan Kades

Sunan mengeklaim, demo besar-besaran kepala desa pada Selasa (17/1/2023) itu dilakukan untuk menuntut dan mengingatkan kepada partai politik agar jangan melempar bola-bola panas jelang Pemilu 2024 untuk merealisasikan janjinya merevisi UU Desa

Mereka meminta wacana revisi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa direalisasikan dengan terlebih dahulu memasukkannya dalam Prolegnas 2023 sebelum masa kampanye Pemilu atau selambatnya bulan Oktober 2023.

Jika tak kunjung direvisi, mereka menganggap janji yang digulirkan oleh beberapa partai politik bualan semata.

"Ini kan janji politik beberapa parpol. Ketika barang ini tidak selesai sebelum Pemilu, maka ini hanya gombal. Ini hanya jadi palsu, PHP. Maka kita mendorong agar revisi itu dilakukan dan masuk Prolegnas 2023," tutur dia.

Baca juga: Mendes Sebut Masa Jabatan Kades 9 Tahun Untungkan Warga

Adapun bila realisasi tidak terlaksana, kata Sunan, maka DPP Apdesi, DPP Abpednas, dan DPN PPDI, tetap ditegakkan masa jabatan kepala desa dan BPD selama 3 periode.

Hal ini kata Sunan, tercantum dalam UU Nomor 6 Tahun 2014. Ia bahkan merekomendasikan masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun 3 periode agar tidak membuat kepala desa gaduh.

"Kami merekomendasikan agar bukan lagi 9 tahun (dan dapat dipilih untuk) 2 periode, tapi 3 periode. Karena alasan kita yang sudah menjabat dari masa sekarang itu otomatis dia tidak bisa mencalonkan lagi," ucap Sunan.

"Jadi kepala desa ada yang 1,2,3 periode. Kalau misalnya tidak disetujui 3 periode, kan masalah bagi yang 2 periode," imbuhnya.

Tak melulu soal perpanjangan jabatan

Lebih lanjut ia menjelaskan, desakan revisi UU Desa juga tak melulu soal perpanjangan masa jabatan kepala desa, melainkan bertujuan untuk menjadikan desa maju dan mandiri.

Usulan tersebut yaitu meminta agar APBN tahun 2024 memberikan formulasi besaran dana desa sebesar 7-10 persen dari APBN atau minimal Rp 150 triliun.

Baca juga: Kemendes Bantah Perpanjangan Masa Jabatan Kades Dagangan Politik

Ia beranggapan, peningkatan dana desa akan memberikan manfaat untuk pembangunan desa.

Sunan pun menyatakan pihaknya akan mendukung segala keputusan yang diambil pemerintah.