Kumpulkan Kader, Surya Paloh Ingatkan Etika Berkoalisi dan Komit Dukung Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengingatkan kadernya untuk terus mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mengungkapkan hal itu disampaikan Surya saat mengumpulkan kadernya di Nasdem Tower, Gondangdia, Jakarta, Senin (16/1/2023).

Menurut dia, Surya ingin para kadernya tetap mengingat bahwa Nasdem adalah bagian dari partai politik (parpol) koalisi pemerintah.

“Pak Surya hanya mengingatkan jangan slip of tongue, tetap menjaga integritas, tetap menjaga etika, apalagi etika dalam kita berkoalisi,” ujar Willy dihubungi wartawan, Selasa (17/1/2023).

Baca juga: Pulang dari Eropa, Surya Paloh Kumpulkan Kader Nasdem, Ada Apa?

Ia mengatakan, Surya menegaskan Nasdem tetap mengawal pemerintahan Jokowi-Ma’ruf hingga masa jabatannya berakhir.

Sebab, Jokowi dan Nasdem sudah bermitra sejak sepuluh tahun terakhir.

“Dukungan untuk pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin itu sampai sampai selesai, dan itu harga yang harus kita tunaikan, dan tuntaskan,” sebut dia.

Surya juga memerintahkan agar kadernya tak terlalu menganggap serius pandangan berbagai pihak yang menganggap hubungan Nasdem dengan Istana mengalami kerenggangan.

Buat Surya, persoalan itu biasa terjadi dalam dinamika politik Tanah Air.

Baca juga: Demokrat Nilai Pertamuan Surya Paloh-Luhut Biasa Saja: Selama Hormati Perbedaan Pandangan

“Jangan dianggap serius, yang penting, moral kita mendukung Pak Jokowi, dan kemudian bagaimana respon Pak Jokowi pada kita,” imbuh Willy menirukan pernyataan Surya.

Adapun hubungan Surya dan Jokowi dianggap mengalami kerenggangan pasca mendeklarasikan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres).

Bahkan, Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat meminta agar menteri Nasdem mundur dari Kabinet Indonesia Maju.

Saat ini terdapat tiga menteri yang merupakan kader Nasdem di pemerintahan Jokowi-Ma’ruf yakni Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar, serta Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate.