Demokrat Yakin Isu "Reshuffle" Tak Pengaruhi Pembentukan Koalisi Perubahan

Pernyataan itu disampaikan untuk menegaskan bahwa bakal koalisi yang dihuni Partai Demokrat, Nasdem, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini tak terpengaruh dengan isu reshuffle atau perombakan kabinet.

"Ujian yang tengah dihadapi salah satu calon mitra koalisi yang sering diberitakan akan didepak dari kabinet tidak memengaruhi pembahasan pada tim kecil Koalisi Perubahan," kata Syahrial dalam keterangannya, Selasa (17/1/2023).

"Artinya, sejauh ini opini yang berkembang untuk menjegal terbentuknya Koalisi Perubahan tidak akan mudah dilakukan," ujarnya lagi.

Bahkan, Demokrat menganggap kencangnya isu reshuffle sebagai salah satu upaya merusak pembentukan koalisi dari oligarki.

"Termasuk spekulasi reshuffle kabinet atau memaksakan tokoh tertentu untuk mendampingi Anies sebagai cawapres," kata Syahrial.

Lebih lanjut, Syahrial mengatakan, Demokrat tidak mengharapkan koalisi yang dibangun tidak hanya dapat berlayar ke Pilpres 2024, tetapi juga harus menang.

"Tekanan-tekanan politik yang ada dan berusaha melemahkan terbentuknya koalisi tidak akan mudah menghadapi keinginan rakyat yang menginginkan perubahan dan perbaikan," ujarnya.

Diketahui, isu reshuffle terus mengemuka hingga awal tahun 2023.

Banyak yang berspekulasi bahwa isu reshuffle mengemuka karena deklarasi Anies Baswedan oleh Nasdem sebagai capres 2024.

Namun, Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya berpendapat bahwa spekulasi itu seharusnya tidak menjadi alasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencopot menteri-menteri asal Nasdem.

Sebaliknya, rencana Nasdem untuk berkoalisi dengan Partai Demokrat dan PKS yang bisa dipertimbangkan sebagai dasar presiden merombak menteri-menteri Nasdem dari Kabinet Indonesia Maju.

"Ini bukan tentang Anies, ini tentang berkoalisi dengan oposisi," kata Yunarto kepada Kompas.com, Kamis (5/1/2023).