Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Tentukan Pilihanmu
0 hari menuju
Pemilu 2024

Saat Keluarga Tuntut Tanggung Jawab atas Kematian Ratusan Anak akibat Obat Batuk Beracun...

Kompas.com - 17/01/2023, 10:45 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Kasus ratusan anak yang meninggal karena kasus gagal ginjal akut setelah mengonsumsi obat sirup yang tercemar Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG) akan kembali bergulir di meja hijau, Selasa (17/1/2023).

Gugatan class action ini sedianya sudah mulai disidangkan pada 13 Desember lalu. Namun, pengacara memutuskan untuk mencabut gugatan karena jumlah keluarga korban yang mengajukan gugatan bertambah menjadi 25.

Para keluarga menuntut pertanggungjawaban pemerintah dan perusahaan farmasi atas peristiwa yang terjadi.

Baca juga: Bareskrim Limpahkan Berkas Perkara Kasus Gagal Ginjal Akut Milik PT Afi Farma ke Kejagung

Saat dijumpai sebelumnya, kuasa hukum keluarga korban, Awan Puryadi, mengungkapkan, ada sejumlah pihak yang menjadi tergugat dalam kasus ini. Mereka adalah Kementerian Kesehatan serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dari pihak pemerintah.

Kemudian, PT Afi Farma Pharmaceutical Industry dan PT Universal Pharmaceutical Industries selaku produsen obat.

Selanjutnya, lima perusahaan supplier bahan baku obat, yakni PT Megasetia Agung Kimia, CV Budiarta, PT Logicom Solution, CV Mega Integra, dan PT Tirta Buana Kemindo.

Baca juga: Kasus Gagal Ginjal Akut, Polri Sebut BPOM Berwenang Cek dan Inspeksi Pedagang Besar Farmasi

Awan menyatakan, keluarga menuntut para tergugat membayar ganti rugi materiil dan imateriil.

 

Menurutnya, kerugian yang dialami keluarga korban ditaksir mencapai Rp 2 miliar per orang. Sementara itu, kerugian keluarga korban yang menjalani perawatan mencapai Rp 1 miliar dan Rp 50 juta per orang.

“Sudah kita formulasikan ada Rp 2 miliar untuk yang meninggal, Rp 1 miliar 50 juta untuk yang dirawat,” kata Awan saat ditemui awak media di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), Selasa (13/12/2022).

Baca juga: Polri Masih Buru 2 Tersangka Kasus Gagal Ginjal Akut Anak dari CV Chemical Samudera

Menurut Awan, besaran kerugian materiil itu mengacu pada indeks yang kerap digunakan Badan Pusat Statistik (BPS) atas penentuan upah minimum.

Dengan menggunakan indeks itu, biaya yang harus dikeluarkan oleh satu keluarga dalam membesarkan anak berusia lima tahun dihitung.

Mereka akan mengalkulasikan biaya sejak dalam kandungan, persalinan, perawatan rumah sakit, dan lainnya.

“Kalau imateriil kita proyeksikan sampai anak itu usia pensiun dengan nilai yang minimal. Itu pun tidak kita masukkan semua. Hanya sekian persen,” ujar dia.

Baca juga: Komnas HAM Akan Minta Keterangan IDAI Terkait Kasus Gagal Ginjal Akut

Tersangka baru, tapi DPO

Sementara itu, Mabes Polri telah menetapkan tersangka baru dalam kasus obat batuk beracun yang membunuh ratusan anak ini.

Tersangka baru itu berinisial AR selaku Direktur CV Samudera Chemical. Adapun tersangka pertama adalah E selaku bos perusahaan tersebut.

"Dua orang yang telah ditetapkan sebagai pelaku (tersangka) yaitu E selaku Direktur Utama CV SC, dan AR selaku Direktur CV SC," ujar Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Nurul Azizah dalam rekaman suara yang diterima dari Humas Polri, Selasa (27/12/2022).

Meski Mabes Polri telah menetapkan keduanya sebagai tersangka, sampai saat ini mereka belum ditahan.

Baca juga: Penjelasan Komnas HAM Belum Tetapkan Tim Ad Hoc Terkait Kasus Gagal Ginjal

Keberadaan kedua tersangka itu belum diketahui dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan nomor B/12163/XI/2022/Bareskrim tanggal 25 November 2022 atas nama E dan B/16164/XI/2022/Bareskrim tanggal 25 November 2022 atas nama AR.

Sebelumnya, polisi menggeledah kantor dan gudang CV Samudera Chemical di wilayah Depok, Jawa Barat.

Di lokasi tersebut, polisi menemukan barang bukti pengoplosan oleh CV Samudera. Berbekal barang bukti itu, polisi kemudian menetapkan kasus tersebut ke tingkat penyidikan.

Di lokasi itu, ditemukan 42 drum berisi profilen glikol yang mengandung EG dan DEG. Kedua zat ini merupakan cemaran yang diduga mengakibatkan racun.

Baca juga: Periksa BPOM soal Gagal Ginjal, Komnas HAM Singgung Peringatan WHO di Gambia

Komnas HAM cecar BPOM

Selain polisi yang terus bergerak, Komnas HAM juga telah meminta keterangan dari BPOM pada 23 Desember lalu.

Sub Komisi Penegakan HAM Komisioner Pengaduan, Hari Kurniawan, menyayangkan BPOM yang baru melakukan kewenangan intelijen saat korban sudah berjatuhan.

Pihaknya menyesalkan lembaga itu tidak menggunakan kewenangannya saat Badan Kesehatan Dunia (WHO) menerbitkan peringatan.

"Mereka (BPOM) enggak paham kalau kerja intelijen harus dikerjakan ketika ada WHO Alert," ujar Hari saat ditemui di Kantor Komnas HAM, Senin (2/1/2023).

Baca juga: Komnas HAM Minta Keterangan Dua Saksi Ahli Terkait Kasus Gagal Ginjal Akut

Hari menuturkan, peringatan dari WHO terkait kasus gagal ginjal di Gambia telah dikeluarkan jauh-jauh hari.

Komnas HAM menyayangkan sikap BPOM yang hanya mengambil langkah berupa penelitian terhadap obat-obatan Gambia yang masuk ke Indonesia. Mereka tidak melakukan tindakan pengujian sampel dari obat yang sudah beredar di dalam negeri.

"Jadi, mereka tidak meneliti obat-obatan yang ada. Bahkan, mereka dicecar habis-habisan, di (pembahasan) post market-nya, jadi BPOM tidak ada kegiatan terkait post market berkaitan dengan (pengawasan obat) itu," tutur Hari.

Baca juga: Polri Tetapkan 3 Perusahaan Tersangka Baru Kasus Gagal Ginjal Akut, Total 5

Hingga saat ini, tercatat 200 anak yang menderita gagal ginjal akut meninggal dunia dengan 324 kasus di 27 provinsi.

Data tersebut mengacu pada laporan Kementerian Kesehatan per 2 hingga 15 November 2022.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komnas HAM Menyambut Baik 269 Rekomendasi UPR untuk Pemerintah Indonesia

Komnas HAM Menyambut Baik 269 Rekomendasi UPR untuk Pemerintah Indonesia

Nasional
Hampir Dua Bulan Berlalu, Pilot Susi Air Belum Juga Dibebaskan

Hampir Dua Bulan Berlalu, Pilot Susi Air Belum Juga Dibebaskan

Nasional
MK: Tak Relevan Menyamakan Masa Jabatan Kepala Desa dengan Presiden

MK: Tak Relevan Menyamakan Masa Jabatan Kepala Desa dengan Presiden

Nasional
Memilih Pemimpin yang Menguasai Geopolitik Indonesia

Memilih Pemimpin yang Menguasai Geopolitik Indonesia

Nasional
Ratusan Huntara Bunga Siap Dihuni Penyintas Gempa Cianjur

Ratusan Huntara Bunga Siap Dihuni Penyintas Gempa Cianjur

Nasional
Modus Cuci Uang Oknum Kemenkeu: Punya 5-8 Perusahaan Cangkang, Pakai Nama Sopir hingga Tukang Kebun

Modus Cuci Uang Oknum Kemenkeu: Punya 5-8 Perusahaan Cangkang, Pakai Nama Sopir hingga Tukang Kebun

Nasional
Indonesia Fokus Hindari Sanksi FIFA, Jangan sampai Dikucilkan dari Sepak Bola Dunia

Indonesia Fokus Hindari Sanksi FIFA, Jangan sampai Dikucilkan dari Sepak Bola Dunia

Nasional
Ganjar Blunder soal Tolak Israel, 'Dirujak' Warganet, dan Elektabilitasnya yang Terancam

Ganjar Blunder soal Tolak Israel, "Dirujak" Warganet, dan Elektabilitasnya yang Terancam

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Masa Jabatan Kades di MK Kandas | Kapolri Lantik Kabaintelkam

[POPULER NASIONAL] Gugatan Masa Jabatan Kades di MK Kandas | Kapolri Lantik Kabaintelkam

Nasional
Muhaimin Bakal Hadiri Acara Silaturahmi Ramadhan PAN

Muhaimin Bakal Hadiri Acara Silaturahmi Ramadhan PAN

Nasional
Tanggal 3 April Hari Memperingati Apa?

Tanggal 3 April Hari Memperingati Apa?

Nasional
RUU Jakarta Mulai Dibahas jelang Pemindahan Ibu Kota ke IKN

RUU Jakarta Mulai Dibahas jelang Pemindahan Ibu Kota ke IKN

Nasional
BERITA FOTO: Simulasi Perang Khusus Awali Penyematan Brevet Kopaska

BERITA FOTO: Simulasi Perang Khusus Awali Penyematan Brevet Kopaska

Nasional
Ditjen HAM Sebut 60 Persen Tahanan di Indonesia Terkait Kasus Narkotika

Ditjen HAM Sebut 60 Persen Tahanan di Indonesia Terkait Kasus Narkotika

Nasional
BERITA FOTO: Alkes Bekas RSDC Wisma Atlet Kemayoran Akan Dihibahkan

BERITA FOTO: Alkes Bekas RSDC Wisma Atlet Kemayoran Akan Dihibahkan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke