Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tim Diterjunkan untuk Selidiki Kerusuhan di PT GNI Setelah 17 Orang Ditetapkan Tersangka

Kompas.com - 17/01/2023, 07:40 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah pusat telah menerjunkan tim untuk menyelidiki penyebab terjadinya kerusuhan di PT Gunbuster Nickel Industri (GNI), Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) pada Sabtu (14/1/2023) lalu.

Akibat kerusuhan ini, dua orang meninggal yang terdiri atas seorang pekerja lokal dan seorang tenaga kerja asing (TKA). Di sisi lain, polisi telah menetapkan 17 orang sebagai tersangka, setelah sebelumnya menangkap 71 orang yang diduga terkait dengan peristiwa tersebut.

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengatakan, tim yang diterjunkan akan memberikan laporan terbaru setelah mengumpulkan informasi di lapangan.

Baca juga: Pascabentrok Maut Pekerja, PT GNI Pastikan Bangun Kerja Sama yang Baik dengan Disnakertrans Sulteng

"Kan ini baru terjadi kemarin, saya masih mengutus tim ke sana. (Tim) sudah jalan. Saya sudah utus Pak Rudolf, deputi saya untuk mendalami ini dan segera memberikan laporan yang paling update untuk saya," ujar Mahfud di Istana Merdeka, Senin (16/1/2023).

Peristiwa kerusuhan ini disinyalir karena tidak adanya kesepakatan antara pekerja dan perusahaan. 

Melansir Kompas TV, kerusuhan disinyalir karena karyawan menuntut perusahaan memastikan masalah kesehatan, keselamatan kerja hingga kesejahteraan karyawan. Hal itu menyusul terjadinya kecelakaan kerja akibat ledakan tungku di smelter 2 pada Desember 2022 lalu, yang mengakibatkan dua pekerja tewas.

Menkopolhukam Mahfud MD di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (16/1/2023).KOMPAS.com/Dian Erika Menkopolhukam Mahfud MD di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (16/1/2023).

Aparat keamanan setempat sebenarnya telah diterjunkan untuk memediasi perwakilan pekerja dengan perusahaan, Jumat (13/1/2023). Namun, mediasi itu belum mencapai titik temu hingga Sabtu (14/1/2023), yang berujung mogok dan bentrokan pada sabtu siang.

Dalam aksi mogok itu, sebagian pekerja memaksa pekerja lain untuk ikut ke dalam aksi mereka.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menuturkan, pihaknya sudah menurunkan mediator dari Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Morowali Utara dan Disnaker Provinsi Sulteng untuk menyelesaikan persoalan kerusuhan tersebut.

Baca juga: Bentrok di PT GNI Morowali Utara, Kapolri Bantah Ada Pemukulan TKI oleh TKA

"Kami juga sudah minta kepada pengawas provinsi untuk melakukan pengawasan terhdap peristiwa yang terjadi di perusahaan tersebut. Hari ini keduanya sudah melakukan mediasi," ujar Ida di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

Menurut dia, mediasi sudah mencapai sejumlah kesepakatan. Isi kesepakatan antara lain beberapa tuntutan pekerja akan direspons oleh perusahaan.

Nantinya, Kemenaker akan melihat seberapa jauh kesepakatan itu ditindaklanjuti.

Ida juga menyampaikan belasungkawa atas dua korban yang meninggal dunia akibat kejadian itu.

 

Kapolri bantah karena TKA

Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membantah bahwa kerusuhan di sana diakibatkan atas adanya peristiwa pemukulan TKA terhadap pekerja lokal, sebagaimana yang sempat beredar viral.

Menurutnya, bentrokan dipicu oleh adanya provokasi yang muncul untuk mengajak pegawai mogok kerja, setelah perundingan antara pekerja dan perusahaan belum mencapai titik temu.

Halaman:


Terkini Lainnya

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com