JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Perubahan yang tengah dijajaki Partai Nasdem, Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tak kunjung terbentuk.
Mulanya, Nasdem ingin mendeklarasikan koalisi pengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) itu pada 10 November 2022.
Namun usulan itu tak sejalan dengan keinginan Demokrat dan PKS yang masih harus melewati mekanisme internal untuk menentukan pengusungan figur capres dan calon wakil presiden (cawapres).
Ketidaksepahaman lain juga muncul soal pemilihan kandidat cawapres untuk mendampingi Anies Baswedan.
Ketiganya berbeda pendapat, Demokrat ingin koalisi menerima Ketua Umumnya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai cawapres. Sementara PKS mengusulkan mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan atau Aher.
Di sisi lain, Nasdem membuka kemungkinan figur cawapres tak berasal dari partai politik (parpol).
Baca juga: Nasdem Bantah Tak Sejalan: Hanya Beda Capres, Jokowi Mau Ganjar, Nasdem Mau Anies
Terbaru, ketidaksepahaman itu nampak dari syarat deklarasi koalisi bersama.
AHY ingin mendeklarasikan koalisi jika sepaket dengan pengusungan pasangan calon (paslon) capres-cawapres.
Sedangkan Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mengatakan, pihaknya hanya mau deklarasi bersama untuk pengusungan Anies sebagai capres.
Alasannya, figur cawapres mesti disembunyikan karena dapat menjadi salah satu faktor pemenangan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
“Kalau bicara cawapres, kita punya cukup waktu untuk menjadikan politik kita ini harus punya elemen of surprise, jangan kemudian dibuka semua di depan,” kata Willy ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (11/1/2023).
Baca juga: Nasdem Kekeh Deklarasi Koalisi Perubahan Hanya untuk Anies Capres
AHY mengaku progres pembentukan koalisi berjalan dengan baik. Ia mengaku puas dengan proses pembangunan kesepahaman antara ketiga parpol.
Namun, ia juga menyiratkan kemungkinan bahwa koalisi bisa saja tak terbentuk.
“Saya senang progresnya nyata, on the track. Walaupun kita tahu politik adalah sesuatu yang penuh misteri. Koalisi juga begitu,” ujar AHY di kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta, Kamis (12/1/2023).
Ia juga mengklaim Demokrat tak punya keinginan untuk memaksakan harus mendapatkan posisi cawapres.