KPK Sayangkan Pengacara Bangun Opini Penangkapan Lukas Enembe Tanpa Pemberitahuan

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyayangkan tindakan pengacara Gubernur Papua, Lukas Enembe yang membangun opini dan narasi di luar konteks hukum mengenai penangkapan kliennya.

Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri mengatakan, kuasa hukum Lukas melontarkan pernyataan bahwa KPK tidak melayangkan pemberitahuan sebelum menangkap politikus Partai Demokrat itu.

"Ini yang kemudian tidak tepat saya kira, karena ini proses penangkapan di mana kami sebelumnya telah memanggil secara patut dan sah terhadap tersangka ini," kata Ali saat ditemui awak media di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (10/1/2923).

Baca juga: 1 Warga Tewas Tertembak Usai Penangkapan Gubernur Lukas Enembe, Kapolda Papua: Saya Minta Kabid Propam Selidiki Prosedur

“Kalau kemudian harus memberitahukan tidak ada hukum acaranya ketika menangkap seorang tersangka,” imbuhnya. 

Ali mengingatkan, pengacara memiliki fungsi dan tugas yang sangat mulia. KPK mempersilakan kepada para pengacara Lukas untuk memberikan pembelaan terbaik mereka.

Jaksa itu mengatakan, berbagai alat bukti yang KPK kumpulkan pada akhirnya nanti akan dibuktikan di pengadilan tindak pidana korupsi.

“Kami beri kesempatan yang sama bagi penasehat hukum untuk memberikan pembelaan terbaiknya karena sejatinya seperti itulah proses penegakan hukum,” tuturnya.

Ali memastikan, KPK menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan hak-hak Lukas Enembe sebagai tersangka.

KPK juga memastikan menghormati hak asasi manusia (HAM) Lukas.

Selain itu, KPK juga yakin masyarakat Papua mendukung penindakan terhadap Lukas Enembe sebagai wujud penegakan hukum tindak pidana korupsi.

Baca juga: Ketua KPK dan Pengacara Lukas Enembe Beberkan Kronologi Penangkapan Lukas

Ia kembali menekankan bahwa langkah yang diambil KPK murni penegakan hukum.

“Kami tegaskan, tidak ada kepentingan lain KPK selain proses penegakan hukum, tidak ada kepentingan politik sama sekali,” tutur Ali.

Sebelumnya, Lukas ditangkap di salah satu rumah makan di Distrik Abepura, Jayapura, Papua pada Selasa (10/1/2023) siang waktu setempat.

Saat itu, ia baru menyantap papeda dan kuah ikan bersama keluarga dari kampungnya di Tolikara, seorang ajudan, dan sopirnya.

KOMPAS.com/KRISTIANTO PURNOMO Gubernur Papua, Lukas Enembe tiba di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, usai ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di sebuah restoran di Papua, Selasa (10/1/2023). Lukas telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap dan gratifikasi sejak awal September lalu terkait proyek pembangunan infrastruktur yang bersumber dari APBD.

Lukas kemudian diamankan di Mako Brimob Kotaraja. Tidak berselang lama, politikus Partai Demokrat itu dibawa ke Bandara Sentani, Kabupaten Jayapura.

Dikawal Komandan Satuan (Dansat) Brimob dan Irwasda Polda Papua, Lukas diangkut ke Manado menggunakan maskapai Trigana Air untuk transit.

Ia kemudian dibawa ke Jakarta melalui jalur udara.

Setibanya di Jakarta, Lukas menjalani pemeriksaan di Rumah Sakit Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto.

Baca juga: Papua Tanpa Pemimpin: Gubernur Lukas Enembe Ditangkap KPK, Wagub Meninggal

Setelah beberapa jam pemeriksaan, dokter RSPAD memutuskan Lukas harus menjalani perawatan.

"Tim dokter RSPAD memutuskan, menyimpulkan, bahwa terhadap tersangka Lukas Enembe diperlukan perawatan sementara di RSPAD," kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam jumpa pers di RSPAD, Selasa (10/1/2023) malam.

Keputusan itu diambil setelah dokter melakukan wawancara keluhan terhadap Lukas.

Firli mengaku tidak bisa membeberkan keluhan maupun kendala kesehatan Lukas. Sebab, terdapat pembatasan pada kode etik kedokteran.

Baca juga: Tangkap Lukas Enembe, KPK Yakin Masyarakat Papua Mendukung

"Yang pasti, begitu perawatannya sudah memungkinkan selesai, pasti kita akan lakukan pemeriksaan di KPK," ujar Firli.

Lukas diduga menerima suap dan gratifikasi dari Direktur Utama PT Tabi Bangun Papua, Rijatono Lakka.

Perusahaan ini memenangkan tiga proyek infrastruktur multiyears senilai miliaran rupiah.

KPK menduga Rijatono menyuap Lukas dan sejumlah pejabat Pemerintah Provinsi Papua agar perusahaannya dipilih sebagai pemenang tender.