Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Keunggulan dan Kelemahan Sistem Proporsional Tertutup dan Terbuka Menurut PKS

Kompas.com - 08/01/2023, 07:01 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PKS yang juga anggota Komisi II DPR, Mardani Ali Sera, memaparkan masing-masing keunggulan dan kelemahan yang dimiliki sistem proporsional tertutup dan sistem proporsional terbuka untuk Pemilu 2024 mendatang.

Sistem pelaksanaan pemilu ini diketahui sedang ramai diperbincangkan lantaran ada kemungkinan bahwa pemilu bakal kembali lagi ke sistem proporsional tertutup, seperti zaman Orde Baru.

"Sistem tertutup kelebihannya partai akan menjadi institusi yang lebih sehat. Karena yang dipilih adalah yang punya otoritas adalah partai, yang akan tumbuh berkembang adalah partai," ujar Mardani dalam jumpa pers virtual, Jumat (6/1/2023).

Mardani menjelaskan, dengan sistem proporsional tertutup, maka akan meminimalisir terjadinya fenomena kader partai 'kutu loncat'.

Baca juga: Tolak Sistem Pemilu Proporsional Tertutup, Nasdem Ajukan Jadi Pihak Terkait ke MK

"Misal 2004 dia kader Golkar, di 2009 dia kader Demokrat,dan selanjutnya PDI-P. Itu tidak membangun sistem itu berbasis individu," kata dia.

Mardani menilai akan terjadi kaderisasi yang baik dengan sistem proporsional tertutup.

Selain itu, masyarakat juga lebih tahu partai mana yang memiliki keterikatan dengan rakyat yang lebih baik.

Namun, tetap saja ada kelemahan pada sistem proporsional tertutup.

Mardani menyebut bisa saja ada diskriminasi perlakuan terhadap caleg partai yang maju.

Baca juga: Alasan Mengapa Harus Tetap Sistem Pemilu Proporsional Terbuka

"Pimpinan partai bisa semena-mena menentukan nomor urut, jadi yang dekat dapat nomor urut yang baik. Yang tidak beprestasi belum tentu mendapatkan nomor urut yang baik. Padahal haknya rakyat mendapatkan calon yang berkualitas," ucap Mardani.

Sementara itu, untuk sistem proporsional terbuka, membuat semua caleg memiliki peluang yang sama.

Sehingga, mereka akan bekerja dan berusaha sebaik mungkin demi mendapat suara terbanyak.

"Biasanya partai yang yang belum kuat, mereka akan berharap proporsional terbuka, karena seluruh calegnya menjadi prajurit untuk mencari suara," ungkap Mardani.


Dengan turunnya semua caleg, kata Mardani, maka para politisi ini akan dekat dengan rakyat.

Hanya, kekurangannya, peran partai menjadi minim, hanya sekadar menjadi koordinator.

"Padahal kalau kita mau sehat partainya juga harus sehat. Ideologis harus kuat, kaderisasinya harus punya prinsip yang itu bisa dioptimalkan ketika terbuka," imbuh dia.

Mardani berharap sistem proporsional tertutup tidak diterapkan di Pemilu 2024.

Kalaupun ingin mengabulkan sistem proporsional tertutup, Mardani meminta agar sistem itu baru diterapkan pada Pemilu 2029 saja.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com