Deputi KSP Sebut RUU PPRT Bukan Hanya Lindungi PRT

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi V Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodhawardani menyatakan, urgensi membentuk Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) bukan hanya untuk melindungi pekerja rumah tangga (PRT).

Menurut Jaleswari, RUU tersebut juga akan memberikan kerangka regulasi mengenai hak dan kewajiban bagi pekerja, pemberi kerja, serta penyalur PRT.

"Ini sesuai dengan salah satu agenda prioritas Presiden di tahun 2023, yaitu penguatan perlindungan hukum, sosial, politik dan ekonomi untuk rakyat," kata Jaleswari dalam siaran pers, Kamis (5/1/2023).

Baca juga: Banyak Kekerasan ART, Menteri PPPA: Pengesahan RUU PPRT Perlu Kolaborasi Bersama

Ia pun memastikan, Kantor Staf Presiden berkomitmen untuk mengawal pembentukan RUU PPRT yang sudah menjadi RUU inisiatif DPR dan masuk program legislasi nasional (Prolegnas) 2023.

Jaleswari menyebutkan, hal itu dilakukan dengan mendorong kolaborasi antarkementerian/lembaga serta organisasi masyarakat sipil.

"Kolaborasi ini dilakukan melalui Gugus Tugas yang melibatkan delapan kementerian/lembaga. Dan gugus tugas ini diharapkan dapat melanjutkan keberhasilan pengesahan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual," kata Jaleswari.

Ia mengatakan, gugus tugas ini telah bekerja dengan menghasilkan strategi komunikasi publik dan politik sambil terus menerima masukan dari organisasi masyarakat sipil.

Sebelumnya, Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej menyampaikan bahwa urgensi keberadaan RUU PPRT untuk melindungi para PRT.

"Urgensi dari RUU PPRT ini sebenarnya hanya ada dua. Pertama adalah suatu recognize, suatu pengakuan terhadap pekerja rumah tangga, dan yang kedua yang terpenting adalah perlindungan terhadap PRT itu sendiri," kata Eddy, sapaan akrab Edward, 31 Agustus 2022 lalu.

Baca juga: Bakal Gelar Aksi di Depan Istana, Koalisi Sipil Minta Jokowi Beri Atensi RUU PPRT

Eddy menyatakan, aspek perlindungan ini penting karena selama ini Indonesia selalu mendesak agar tenaga kerja domestik yang dikirim ke luar negeri agar dipenuhi hak-haknya.

"Ironi sekali, ketika kita menuntut negara penerima utk memberikan hak-hak kepada TKI kita yang menjadi pekerja domestik, sementara di dalam sendiri artinya di Indonesia belum ada undang-undang yang memberikan perlindungan," ujar Eddy.

Eddy melanjutkan, dari segi hukum, perlindungan yang diberikan kepada PRT itu hanya menyangkut dua hal, yakni terpenuhinya hak-hak dasar, serta kewajiban yang harus ditunaikan ketika hak dasar sudah diberikan.

Menurut dia, ketentuan itu tidak hanya berlaku bagi PRT selaku pekerja, tetapi juga pada para pemberi kerja.

"Ketika sudah memberikan kewajiban yang merupakan hak dasar bagi PRT maka pemberi kerja pun mendapatkan hak-hak dasar sebagai suatu timbal balik," kata Eddy.