Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Heboh Bantuan Baznas untuk Kader PDI-P, Wapres: Yang Penting Berhak

Kompas.com - 04/01/2023, 16:11 WIB
Ardito Ramadhan,
Icha Rastika

Tim Redaksi

CIANJUR, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta pemberian bantuan dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) tidak dipolitisasi karena menurutnya semua orang berhak mendapat bantuan asal memenuhi syarat.

Hal ini ia sampaikan merespons kegaduhan publik mengenai bantuan Baznas yang diserahkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk memperbaiki rumah kader PDI-P.

"Yang penting dia punya hak untuk memperoleh bantuan Baznas, apa pun partainya, itu saya kira tidak ada masalah. Karena itu, sebaiknya memang tidak dipartaisasi atau dipolitisasi," kata Ma'ruf di Cianjur, Rabu (4/1/2023).

Baca juga: Ini Penjelasan Ganjar soal Rehab Rumah Kader PDI-P Pakai Dana Baznas

Ma'ruf yakin, Baznas mempunyai aturan mengenai siapa saja yang berhak menjadi mustahik atau menerima uang zakat, baik itu dalam bentuk barang konsumsi atau rehabilitasi rumah.

Ia menyebutkan, penyaluran dana zakat melalui koordinasi dengan kepala daerah setempat juga merupakan hal yang lazim dilakukan.

Ma'ruf pun berpandangan, di setiap partai pasti ada orang-orang yang berhak menerima zakat sehingga tidak perlu dikaitkan ke partai-partai tertentu.

"Kalau nanti misalnya yang memperoleh (bantuan) itu pasti itu ada terkait dengan afiliasi kepartaian itu pasti ada. Kalau enggak partai ini, partai ini, partai ini," ujar Ma'ruf.

Sebelumnya, bantuan rehabilitasi rumah kader PDI-P yang diserahkan Ganjar menuai perhatian karena dananya berasal dari Baznas.

Ganjar mengatakan, program rehabilitasi rumah kader PDI-P dari awal diniatkan menggunakan dana pribadi. Namun, saat di lokasi pemberian bantuan, dia baru mengatahui jika ada Baznas. 

Baca juga: Wapres Ajak Baznas Atasi Kemiskinan Ekstrem dan Stunting

Menurut Ganjar, sebelumnya Baznas telah mengecek bahwa pemberian bantuan itu tidak menyalahi aturan.

Dia mengatakan, Baznas berniat membantu dengan nominal Rp 20 juta. Dia pun akhirnya menerima bantuan Baznas meski sebenarnya dana tersebut belum cukup.

"Saya estimasi pasti kurang karena untuk pembangunan sampai jadi butuh sekitar Rp 50 juta. Nah sisanya nanti saya yang menyelesaikan," kata Ganjar di Semarang, Sabtu (31/12), dikutip dari TribunJateng.com.

Ganjar mengaku tidak keberatan jika bantuan dari Baznas ditarik kembali karena banyaknya pihak yang tak setuju.

Apalagi, dana dari Baznas memang belum dicarikan karena program rehab rumah kader itu baru akan dimulai awal Januari 2023.

"Ya ditarik saja tidak apa-apa. Toh uangnya belum diberikan juga," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Nasional
Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Nasional
Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Nasional
May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

Nasional
Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

Nasional
Menparekraf Ikut Kaji Pemblokiran 'Game Online' Mengandung Kekerasan

Menparekraf Ikut Kaji Pemblokiran "Game Online" Mengandung Kekerasan

Nasional
Jokowi di NTB Saat Buruh Aksi 'May Day', Istana: Kunker Dirancang Jauh-jauh Hari

Jokowi di NTB Saat Buruh Aksi "May Day", Istana: Kunker Dirancang Jauh-jauh Hari

Nasional
Jokowi di NTB Saat Massa Buruh Aksi 'May Day' di Istana

Jokowi di NTB Saat Massa Buruh Aksi "May Day" di Istana

Nasional
Seorang WNI Meninggal Dunia Saat Mendaki Gunung Everest

Seorang WNI Meninggal Dunia Saat Mendaki Gunung Everest

Nasional
Kasus Korupsi SYL Rp 44,5 Miliar, Bukti Tumpulnya Pengawasan Kementerian

Kasus Korupsi SYL Rp 44,5 Miliar, Bukti Tumpulnya Pengawasan Kementerian

Nasional
Keterangan Istri Brigadir RAT Beda dari Polisi, Kompolnas Tagih Penjelasan ke Polda Sulut

Keterangan Istri Brigadir RAT Beda dari Polisi, Kompolnas Tagih Penjelasan ke Polda Sulut

Nasional
Jokowi: Selamat Hari Buruh, Setiap Pekerja adalah Pahlawan

Jokowi: Selamat Hari Buruh, Setiap Pekerja adalah Pahlawan

Nasional
Pakai Dana Kementan untuk Pribadi dan Keluarga, Kasus Korupsi SYL Disebut Sangat Banal

Pakai Dana Kementan untuk Pribadi dan Keluarga, Kasus Korupsi SYL Disebut Sangat Banal

Nasional
'Brigadir RAT Sudah Kawal Pengusaha 2 Tahun, Masa Atasan Tidak Tahu Apa-Apa?'

"Brigadir RAT Sudah Kawal Pengusaha 2 Tahun, Masa Atasan Tidak Tahu Apa-Apa?"

Nasional
Prabowo: Selamat Hari Buruh, Semoga Semua Pekerja Semakin Sejahtera

Prabowo: Selamat Hari Buruh, Semoga Semua Pekerja Semakin Sejahtera

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com