KPU Sowan PBNU, Bicara "Tradisi Demokrasi" dan Cegah Sentimen Primordial pada Pemilu 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyambangi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), di kantor PBNU, Jakarta Pusat, Rabu (4/1/2023).

Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari dan para komisioner lainnya terpantau tiba sekitar pukul 09.10 WIB. Para komisioner lainnya yakni Betty Epsilon Idroos, August Mellaz, Yulianto Sudrajat, dan Mochamad Afifuddin.

Mereka menemui Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf, yang bersama Ketua PBNU Amin Said Husni memberikan konferensi pers belakangan.

PBNU menjadi ormas keagamaan kedua yang disambangi KPU RI setelah Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, kemarin.

Baca juga: Datangi Muhammadiyah, Ketua KPU: Bukan soal Sistem Pemilu Proporsional Tertutup

“Satu-satunya kepentingan NU dalam politik Indonesia adalah keselamatan bangsa dan negara. Ini sudah jadi keputusan konstitusi harus diikuti oleh seluruh warga NU,” ungkap Yahya kepada wartawan, Rabu.

Kedua belah pihak disebut membicarakan beberapa hal, termasuk di antaranya upaya menghidupkan "tradisi demokrasi".

Mengutip Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yahya menyebut bahwa Indonesia saat ini telah memiliki lembaga-lembaga negara yang demokratis, namun tetap dirasa perlu menghidupkan tradisi demokrasi yang rasional.

"PBNU ingin mekasanakan strategi lebih nyata, memberi sumbangan konstruktif untuk mewujudkan satu keadaan yang lebih baik dalam perpolitikan kita yakni mengupayakan terwujudnya tradisi demokrasi yang lebih rasional dan berakhlak," ucap Yahya.

Baca juga: Mahfud MD Berdialog dengan Kiai dan Pengurus PBNU Bahas Penyelesaian HAM 1965

Ia menambahkan, tradisi demokrasi yang rasional itu yakni perpolitikan tanpa sentimen identitas dan primordial.

Yahya berharap agar Pemilu 2024 bisa berlangsung lebih rileks ketimbang Pemilu 2019 yang sangat tegang karena digunakannya sentimen primordial oleh para elite.

"Jadi kita harap pemilu ke depan lebih rileks, pemilu tidak pakai baper-baperan, yang tak pakai 'halalkan darahnya orang', untuk mencari jalan bagi masa depan lebih baik untuk semua orang. Mudah-mudahan NU nanti bisa menyumbangkan sesuatu yang berarti dalam semua proses ini," kata dia.

Sementara itu, Hasyim menyinggung bahwa NU sebagai organisasi masyarakat terbesar di Indonesia yang memiliki anggota hingga tingkat desa dan kelurahan dapat menjadi mitra strategis KPU RI dalam mempersiapkan dan menyelenggarakan Pemilu 2024.

Terlebih, tak sedikit pula kader NU yang menjadi anggota partai politik sampai kepala daerah.

"Kita ketahui NU ini punya perwakilan-perwakilan, pengurus cabang NU di berbagai negara, di situ juga ada pemilih kita. Silaturahim, kerjasama, dan dukungan PBNU kepada KPU menajdi sesuatu yang strategis dalam rangka layanan kepada pemilih," ungkap Hasyim