Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU Sowan PBNU, Bicara "Tradisi Demokrasi" dan Cegah Sentimen Primordial pada Pemilu 2024

Kompas.com - 04/01/2023, 14:25 WIB
Vitorio Mantalean,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyambangi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), di kantor PBNU, Jakarta Pusat, Rabu (4/1/2023).

Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari dan para komisioner lainnya terpantau tiba sekitar pukul 09.10 WIB. Para komisioner lainnya yakni Betty Epsilon Idroos, August Mellaz, Yulianto Sudrajat, dan Mochamad Afifuddin.

Mereka menemui Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf, yang bersama Ketua PBNU Amin Said Husni memberikan konferensi pers belakangan.

PBNU menjadi ormas keagamaan kedua yang disambangi KPU RI setelah Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, kemarin.

Baca juga: Datangi Muhammadiyah, Ketua KPU: Bukan soal Sistem Pemilu Proporsional Tertutup

“Satu-satunya kepentingan NU dalam politik Indonesia adalah keselamatan bangsa dan negara. Ini sudah jadi keputusan konstitusi harus diikuti oleh seluruh warga NU,” ungkap Yahya kepada wartawan, Rabu.

Kedua belah pihak disebut membicarakan beberapa hal, termasuk di antaranya upaya menghidupkan "tradisi demokrasi".

Mengutip Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yahya menyebut bahwa Indonesia saat ini telah memiliki lembaga-lembaga negara yang demokratis, namun tetap dirasa perlu menghidupkan tradisi demokrasi yang rasional.


"PBNU ingin mekasanakan strategi lebih nyata, memberi sumbangan konstruktif untuk mewujudkan satu keadaan yang lebih baik dalam perpolitikan kita yakni mengupayakan terwujudnya tradisi demokrasi yang lebih rasional dan berakhlak," ucap Yahya.

Baca juga: Mahfud MD Berdialog dengan Kiai dan Pengurus PBNU Bahas Penyelesaian HAM 1965

Ia menambahkan, tradisi demokrasi yang rasional itu yakni perpolitikan tanpa sentimen identitas dan primordial.

Yahya berharap agar Pemilu 2024 bisa berlangsung lebih rileks ketimbang Pemilu 2019 yang sangat tegang karena digunakannya sentimen primordial oleh para elite.

"Jadi kita harap pemilu ke depan lebih rileks, pemilu tidak pakai baper-baperan, yang tak pakai 'halalkan darahnya orang', untuk mencari jalan bagi masa depan lebih baik untuk semua orang. Mudah-mudahan NU nanti bisa menyumbangkan sesuatu yang berarti dalam semua proses ini," kata dia.

Sementara itu, Hasyim menyinggung bahwa NU sebagai organisasi masyarakat terbesar di Indonesia yang memiliki anggota hingga tingkat desa dan kelurahan dapat menjadi mitra strategis KPU RI dalam mempersiapkan dan menyelenggarakan Pemilu 2024.

Terlebih, tak sedikit pula kader NU yang menjadi anggota partai politik sampai kepala daerah.

"Kita ketahui NU ini punya perwakilan-perwakilan, pengurus cabang NU di berbagai negara, di situ juga ada pemilih kita. Silaturahim, kerjasama, dan dukungan PBNU kepada KPU menajdi sesuatu yang strategis dalam rangka layanan kepada pemilih," ungkap Hasyim

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

KY: Pemilihan Wakil Ketua MA Urusan Internal, Kami Tak Punya Kewenangan 'Cawe-cawe'

KY: Pemilihan Wakil Ketua MA Urusan Internal, Kami Tak Punya Kewenangan "Cawe-cawe"

Nasional
Banyak Presiden Beri Selamat Prabowo, Budi Arie: Apa Kata Dunia Jika Keputusan MK Berbeda

Banyak Presiden Beri Selamat Prabowo, Budi Arie: Apa Kata Dunia Jika Keputusan MK Berbeda

Nasional
Sidang Dugaan Pemerasan SYL, KPK Hadirkan 3 Pejabat Eselon Kementan Jadi Saksi

Sidang Dugaan Pemerasan SYL, KPK Hadirkan 3 Pejabat Eselon Kementan Jadi Saksi

Nasional
Menkominfo Imbau Masyarakat Tertib: Kami Yakin Putusan MK Selaras dengan Keputusan Rakyat 14 Februari

Menkominfo Imbau Masyarakat Tertib: Kami Yakin Putusan MK Selaras dengan Keputusan Rakyat 14 Februari

Nasional
Jelang Putusan MK, Jokowi Main Bola hingga Makan Bakso di Gorontalo

Jelang Putusan MK, Jokowi Main Bola hingga Makan Bakso di Gorontalo

Nasional
Jika MK 'Deadlock', Ketua Sidang Pleno Jadi Penentu Putusan Sengketa Pilpres

Jika MK "Deadlock", Ketua Sidang Pleno Jadi Penentu Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Jelang Putusan MK: Anies dan Ganjar Bakal Hadir, Prabowo Imbau Jangan Demo

Jelang Putusan MK: Anies dan Ganjar Bakal Hadir, Prabowo Imbau Jangan Demo

Nasional
Profil Ketua MK Suhartoyo dan 7 Hakim Konstitusi Akan Bacakan Putusan Sengketa Pilpres

Profil Ketua MK Suhartoyo dan 7 Hakim Konstitusi Akan Bacakan Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Tanggal 24 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 24 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Yusril: Prabowo Belum Pasti Hadir di Sidang Putusan MK Besok

Yusril: Prabowo Belum Pasti Hadir di Sidang Putusan MK Besok

Nasional
Jokowi Harap Timnas Indonesia Cetak Banyak Gol Lawan Yordania Malam Ini

Jokowi Harap Timnas Indonesia Cetak Banyak Gol Lawan Yordania Malam Ini

Nasional
Jelang Sidang Putusan Sengketa Hasil Pilpres, Jokowi: Itu Wilayahnya MK

Jelang Sidang Putusan Sengketa Hasil Pilpres, Jokowi: Itu Wilayahnya MK

Nasional
Kemenag: Berhaji Hanya Pakai Visa Haji, Jangan Tertipu Tawaran Visa Lainnya

Kemenag: Berhaji Hanya Pakai Visa Haji, Jangan Tertipu Tawaran Visa Lainnya

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Imbau Masyarakat Hormati dan Terima Putusan MK soal Pilpres 2024

Wapres Ma'ruf Amin Imbau Masyarakat Hormati dan Terima Putusan MK soal Pilpres 2024

Nasional
Said Abdullah: Perjuangan Kartini Layak Dapat Nobel

Said Abdullah: Perjuangan Kartini Layak Dapat Nobel

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com