Mafia Perkara di Mahkamah Agung, Siapa yang Bermain? (Bagian II - Habis)

Untuk sanksi berat, KY memutuskan 1 orang hakim nonpalu selama 8 (delapan) bulan, 1 orang hakim nonpalu selama 2 (dua) tahun, 2 orang hakim dijatuhi penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah selama 2 (dua) tahun, 1 orang dijatuhi penurunan pangkat yang setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun, 1 orang pemberhentian tetap dengan hak pensiun, dan 1 orang pemberhentian tetap tidak dengan hormat.

Rekomendasi sanksi ini selanjutnya disampaikan kepada Mahkamah Agung agar sanksi dieksekusi.

Dari 85 usulan sanksi yang sudah disampaikan KY kepada MA, baru 2 yang sudah ditindaklanjuti MA. Sementara terhadap 38 usulan sanksi, MA memutuskan tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan teknis yudisial.

Atas 13 usulan sanksi, sampai saat ini belum mendapat respons dari MA tentang bagaimana pelaksanaan riil dari sanksi tersebut. Untuk 32 putusan yang tersisa, KY masih melakukan proses minutasi putusan.

Menunggu Mahkamah Agung berbenah

Di tengah gencarnya tudingan ketidakberdayaan menghadapi markus, Ketua Mahkamah Agung melakukan langkah-langkah perbaikan sistemik, untuk menutup semua celah bagi terjadinya transaksi dalam proses penanganan perkara.

Di antaranya adalah dengan memperkuat peran satuan tugas khusus (Satgasus) yang bertugas mengawasi dan mengontrol seluruh aparatur di lingkungan MA. Membatasi dan memonitor aparatur yang bertemu pihak-pihak berkepentingan dengan perkara.

Bahkan anggota Satgasus juga difungsikan sebagai mystery shopper yang ditugaskan memata-matai serta melakukan penyamaran dalam rangka pengawasan di lingkungan MA dan pengadilan.

Selain upaya itu, Syarifuddin menyampaikan saat ini MA juga telah memperketat proses rekrutmen panitera pengganti dan panitera muda.

Salah satunya, dengan menelusuri rekam jejak bersangkutan dengan melibatkan pihak terkait seperti Komisi Yudisial (KY), PPATK, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Termasuk pada konteks ini, dilakukan penelusuran terhadap Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN).

Makelar kasus terjadi karena rendahnya integritas moral para pegawai yang biasanya menjadi perantara untuk memuluskan keinginan pihak-pihak yang berperkara. Sehingga dalam upaya pembenahan, pimpinan Mahkamah Agung harus fokus juga pada pembinaan mental spiritual, dan bergerak ke hilir.

Upaya pencegahan harus mendapatkan perhatian. Menjaga moralitas dan integritas para pegawai tidak cukup dengan pengawasan kedisiplinan, namun mengembalikan marwah kejujuran adalah salah satu bentuk pembinaan mental. Di sini semua pimpinan adalah contoh panutan.

Pola hedonism dituding salah satu sebab banyak orang mencari cara untuk kaya instan. Sehingga pelacakan harta kekayaan perlu dilakukan secara berkala dan ditindaklanjuti.

Memberikan sanksi yang berat kepada semua pegawai MA yang terlibat, bahkan kalau perlu memberhentikan mereka. Hal ini perlu dilakukan untuk mencegah penularan virus markus lebih luas.

Mahkamah Agung dapat memanfaatkan instrument digital untuk memperkuat pengawasan. Pasalnya, mengandalkan tenaga manusia (satgas) tidak menjamin akan konsisten dan tahan godaan.

Termasuk di sini adalah rekrutmen, mutasi dan promosi pegawai benar-benar harus clear and clean. Dalam kenyataannya, praktik markus bermula dari pegawai titik terluar seperti driver sampai ke meja hakim.

Selain itu usulan untuk melakukan Sidang Kasasi secara online nampaknya sudah menjadi keharusan di era transformasi digital. Tidak ada yang perlu disembunyikan lagi agar dapat memberikan akses keadilan seluas-luasnya bagi masyarakat.