Mahfud Ungkap Kendala Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat di Masa Lalu

"Anaknya itu sudah ada yang jadi direktur bank, pegawai negeri sudah bagus gitu. Kalau ini diungkap, mereka 'Loh saya ini ternyata anaknya preman, cucu saya nanti kena. Anak saya sudah mau dilamar oleh kolonel'. Kalau diungkap bahwa kakeknya adalah terbunuh petrus malah malu," katanya.

"Nah ini juga digali, didiskusikan agar kendala-kendala psikologis seperti itu tidak muncul," ujar Mahfud lagi.

Baca juga: Mahfud MD: Pemerintah Tak Akan Pernah Tutup Kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu, Harus Diadili

Namun, Mahfud memastikan bahwa pemerintah akan mendorong berbagai kebijakan yang diperlukan untuk menindaklanjuti rekomendasi yang telah disampaikan oleh Tim PPHAM soal pelanggaran HAM berat.

Di kesempatan yang sama, Ketua Tim Pelaksana PPHAM Makarim Wibisono juga meminta Presiden Jokowi memberi pernyataan atas hasil laporan itu.

Ia berharap ada pengakuan dari pemerintah soal kejadian-kejadian pelanggaran HAM berat di masa lalu.

"Jadi, kita sama sekali tidak pernah ngaku-ngaku soal ini kan. Jadi sampai dia mengakui, itu luar biasa. Minta maaf, dan lain-lain nanti," kata Makarim.

Baca juga: Mahfud MD: Awal 2023, Tugas Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Selesai