KSAL Baru Laksamana Muhammad Ali dan Tantangan Tegakkan Kedaulatan

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali mendapatkan tugas utama dari Presiden Joko Widodo untuk menjaga kedaulatan negara di wilayah perairan Indonesia.

Ali dilantik sebagai KSAL oleh Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (28/12/2022) kemarin, menggantikan Laksamana Yudo Margono yang kini menjabat sebagai panglima TNI.

"Kita tahu dua per tiga Indonesia ini adalah air, adalah laut. Jadi konsentrasi untuk kedaulatan negara utamanya di laut itu yang menjadi tanggung jawab dari KSAL yang baru Pak Muhammad Ali," kata Jokowi seusai pelantikan.

Secara khusus, Jokowi meminta Ali untuk menaruh perhatian kepada pulau-pulau yang ada di daerah perbatasan serta dinamika yang kerap terjadi di Laut Natuna Utara atau Laut China Selatan.

Baca juga: Yudo Margono Pamit, KSAL Muhammad Ali: Saya Akan Teruskan Kebijakan, Bahkan Bisa Lebih Baik

Ia menambahkan, Ali juga mesti memastikan modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) untuk menegakkan kedaulatan di wilayah laut.

"Ya termasuk juga modernisasi alutsista kita yang berkaitan dengan laut emang harus terus diperkuat," kata Jokowi.

Jokowi pun mengungkapkan alasannya memilih Ali sebagai KSAL, yakni karena berkaca dari rekam jejak lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 1989 tersebut.

Ia menuturkan, Ali Ali pernah menjadi gubernur Akademi Angkatan Laut, panglima Komando Armada I, hingga jabatan terakhirnya sebelum jadi KSAL yakni panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I.

"Pengalaman, rekam jejak, itu menjadi selalu saya lihat dan beliau memiliki leadership yang baik," ujar Jokowi.

Tingkatkan Penegakan Kedaulatan

Ali menyatakan, penegakan kedaulatan dan hukum di seluruh perbatasan harus ditingkatkan, tidak hanya di Laut China Selatan.

Ali menilai situasi wilayah perairan Indonesia sudah relatif aman.

Namun, ia mengakui ada potensi kerawanan di sektor kelautan, yakni cuaca buruk serta penyelundupan barang ilegal.

"Bapak Presiden juga menekankan untuk mencegah atau menghentikan kegiatan penyelundupan maupun kegiatan ilegal di laut atau lewat laut lainnya," ujar Ali.

Baca juga: Seabrek Tantangan KSAL Baru, Dinamika Laut Natuna Utara hingga Pakta Trilateral AUKUS

Ia pun berjanji akan meneruskan dan menyelesaikan program-program yang sudah dimulai oleh pendahulunya, Laksamana Yudo Margono.

"Saya tentu akan meneruskan dan mengembangkan, minimal sama atau bahkan bisa lebih baik kalau memang didukung oleh kerja sama yang baik juga," kata Ali.

Modernisasi Alutsista

Selain masalah kedaulatan, sejumlah pengamat militer menilai modernisasi alutsista menjadi pekerjaan rumah Ali selaku KSAL baru.

"Sudah menjadi rahasia umum bahwa kesiapan alutsista TNI AL masih jauh dari harapan," kata pengamat militer dari Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) Anton Aliabbas.

Baca juga: KSAL Muhammad Ali: Penegakkan Hukum dan Kedaulatan Harus Ditingkatkan

Apalagi, menurutnya, Yudo tidak yakin pemenuhan minimum essential force (MEF) atau kekuatan pokok minimal AL bisa mencapai 100 persen pada 2024 karena banyak alutsista yang sudah tua.

"Namun, tetap ada ruang bagi KSAL baru untuk membuat kebijakan guna memperkaya kualitas pengadaan dan modernisasi alutsista," ujar Anton.

"Selain dengan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi proses pengadaan, Ali juga dapat membantu membangun formulasi dalam pengelolaan pemeliharaan dan perawatan (harwat) alutsista," katanya lagi.