Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Indonesia Kedatangan Pesawat Jet Falcon 7X dan 8X, Prabowo: Kekuatan Tambahan untuk TNI AU

Kompas.com - 28/12/2022, 17:21 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - TNI Angkatan Udara (AU) kedatangan dua pesawat jet Dassault, dari Perancis, berjenis Falcon 7x dan Falcon 8x.

Kedatangan dua pesawat diresmikan oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Bandara Udara (Bandara) Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (28/12/2022).

"Hari ini kita berbangga, ada perkuatan tambahan untuk TNI AU, dua pesawat yang kita sebut pesawat kodal, komando pengendalian," ujar Prabowo.

Baca juga: Pengamat Nilai Duet Ganjar-Prabowo Sangat Mungkin Terjadi pada Pilpres 2024

Prabowo menuturkan, dua pesawat itu diperuntukkan bagi pimpinan TNI.

"Ini diperuntukkan unsur pimpinan (agar) dapat dengan cepat bergerak untuk melaksanakan fungsinya," kata Prabowo.

Baca juga: Sejarah Pesawat Tempur MIG 17 di Alun-alun Banyumas

Dalam pernyataannya, Prabowo menambahkan bahwa Indonesia merupakan negara yang sangat luas, sehingga memerlukan pertahanan udara yang kuat.

"Kita memerlukan TNI yang kuat, kita memerlukan AU yang kuat, karena negara kita sangat sangat besar. Negara kita seluas Eropa. Eropa itu 27 negara, kita satu negara. Jadi kita sangat butuh pertahanan udara yang sangat kuat," ujar Prabowo.

Baca juga: Bagikan Motor ke Babinsa, Prabowo: Kalian Ujung Tombak Pertahanan Negara

Dilansir dari Kompas.id, Falcon 7X dan Falcon 8x merupakan pesawat buatan Dassault Aviation, di Bordeaux-Merignac, Perancis.

Falcon 7X dibuat tahun 2005 dan diklaim sebagai Falcon paling laris dan jet pribadi pertama di dunia dengan teknologi digital. Kesuksesan Falcon 7X diikuti dengan kemunculan Falcon 8X pada 2015.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Nasional
Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com